Manokwari, Beritakasuari.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Dominggus saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) Masa Persidangan II Tahun 2026 dalam agenda penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di Hotel Aston Niu, Manokwari, Senin (29/6/2026).
Menurut Dominggus, hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK RI bukan sekadar dokumen evaluasi, melainkan menjadi pedoman penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkesinambungan.
“Setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi yang konstruktif dan akan kami tindak lanjuti secara serius, terencana, dan terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan memperkuat berbagai aspek pengelolaan keuangan, mulai dari peningkatan kapasitas aparatur, penyempurnaan sistem pengendalian internal, hingga penguatan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran.
Dominggus menilai tata kelola keuangan yang baik merupakan fondasi utama dalam mendukung pembangunan Papua Barat yang berkelanjutan, berkeadilan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, setiap tahapan pengelolaan anggaran akan terus disempurnakan agar memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Selain pembenahan internal pemerintah, Dominggus juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPR Papua Barat, dan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, dan dipercaya publik.
“Sinergi yang kuat antara eksekutif, legislatif, dan lembaga pengawas eksternal seperti BPK RI merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan dipercaya masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Barat turut menyampaikan apresiasi kepada DPR Papua Barat yang telah menginisiasi pelaksanaan rapat paripurna istimewa sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada BPK RI atas pelaksanaan pemeriksaan terhadap LKPD Tahun Anggaran 2025 yang dinilai berlangsung secara profesional, independen, dan objektif. Menurut Dominggus, hasil pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan penggunaan anggaran daerah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
Menutup sambutannya, Dominggus mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat menjadikan penyampaian LHP BPK RI sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik tolak untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih ikhlas dalam mengabdi kepada masyarakat Papua Barat,” pungkasnya.
