Manokwari, Beritakasuari.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Manokwari Tahun Anggaran 2025. Pembentukan pansus tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
Keputusan pembentukan pansus ditetapkan dalam rapat DPRK Manokwari yang diikuti seluruh fraksi. Melalui kesepakatan bersama, Haryono M.K. May dipercaya memimpin pansus sebagai ketua, sementara posisi wakil ketua diamanahkan kepada Yan Yosep Krimadi.
Usai pembentukan, pansus dijadwalkan segera memulai pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Manokwari. Agenda tersebut akan menjadi forum untuk mengkaji berbagai masukan yang telah dihimpun dari komisi-komisi DPRK melalui kegiatan monitoring lapangan maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Ketua Pansus LKPJ DPRK Manokwari, Haryono M.K. May, menjelaskan bahwa seluruh rekomendasi yang dihasilkan masing-masing komisi akan menjadi bahan utama dalam pembahasan bersama pemerintah daerah. Menurutnya, proses tersebut penting untuk memastikan setiap temuan dan masukan dapat ditindaklanjuti secara komprehensif.
“Hasil kerja dari setiap komisi setelah monitoring maupun RDP berupa rekomendasi akan dibahas bersama. Nantinya rekomendasi hasil kerja pansus akan diparipurnakan dan diserahkan kepada Bupati Manokwari,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembentukan pansus bukan sekadar memenuhi ketentuan administratif, melainkan merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRK dalam memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui pembahasan yang akan dilakukan secara mendalam, DPRK Manokwari berharap berbagai rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi instrumen evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, hasil kerja pansus juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang.
Proses pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025 akan dilakukan secara intensif dalam waktu dekat. Setelah seluruh tahapan kajian selesai dilaksanakan, hasil dan rekomendasi pansus akan dibawa ke rapat paripurna DPRK Manokwari untuk memperoleh persetujuan resmi sebelum disampaikan kepada Bupati Manokwari sebagai bahan tindak lanjut.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan hubungan yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif, sekaligus memastikan setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah dapat terus dievaluasi dan disempurnakan demi mendukung kemajuan Kabupaten Manokwari serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
