Manokwari, Beritakasuari.com – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan komitmennya dalam memberikan perhatian khusus kepada sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau wilayah 3T. Kebijakan afirmatif tersebut diberikan terutama bagi sekolah yang masih mengalami keterbatasan akses internet dalam proses pengajuan program revitalisasi sekolah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pemerintah memahami tantangan infrastruktur digital yang masih dihadapi sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Papua Barat dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Karena itu, mekanisme pengajuan revitalisasi sekolah tidak disamakan dengan wilayah perkotaan yang memiliki akses internet lebih baik.
“Program revitalisasi sekolah bukan sistem siapa cepat dia dapat. Pemerintah memberikan afirmasi khusus untuk sekolah-sekolah di daerah 3T,” ujar Abdul Mu’ti saat ditemui awak media di halaman SMP Advent Manokwari, Kamis, 28 Mei 2026.
Ia menjelaskan bahwa pada tahun ini pemerintah memprioritaskan revitalisasi pada tiga kategori utama, yakni sekolah yang terdampak bencana alam, sekolah di wilayah 3T, serta sekolah dengan kondisi bangunan rusak berat.
Sebagai bentuk kemudahan bagi sekolah di daerah terpencil, pemerintah tetap membuka peluang pengajuan proposal secara fisik apabila sekolah belum dapat mengakses sistem daring. Proposal tersebut nantinya tetap diproses oleh kementerian sesuai mekanisme yang berlaku.
“Jika belum sempat mengirim proposal secara online karena kendala jaringan, proposal fisik tetap dapat dikirim langsung ke kementerian dan akan diproses,” katanya.
Menurut Abdul Mu’ti, program revitalisasi sekolah menjadi agenda jangka panjang pemerintah yang akan terus berjalan hingga akhir periode pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2028. Program tersebut tidak hanya berfokus pada rehabilitasi bangunan sekolah yang rusak, tetapi juga pembangunan sekolah baru di wilayah yang membutuhkan fasilitas pendidikan tambahan.
“Target pemerintah hingga akhir 2028 adalah seluruh sekolah rusak dapat direvitalisasi dan kebutuhan pembangunan sekolah baru bisa dipenuhi sesuai kebutuhan pendidikan nasional,” jelasnya.
Terkait usulan revitalisasi di Papua Barat, Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa sekitar 17 sekolah di Kabupaten Manokwari telah masuk dalam daftar usulan revitalisasi tahun ini. Sementara secara nasional, pemerintah menargetkan revitalisasi terhadap 71.744 satuan pendidikan di berbagai daerah Indonesia.
Pemerintah meminta masyarakat untuk bersabar karena pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara bertahap menyesuaikan arahan dan prioritas pembangunan nasional. Meski demikian, pemerintah optimistis seluruh sekolah yang mengalami kerusakan dapat diperbaiki secara menyeluruh dalam beberapa tahun mendatang.
“Kami berharap seluruh sekolah yang rusak bisa dibangun kembali sehingga kualitas pendidikan semakin merata hingga ke daerah terpencil,” tutup Abdul Mu’ti.
