Manokwari, Beritakasuari.com – Pemerintah Kabupaten Manokwari mempercepat proses legalisasi aktivitas pertambangan rakyat yang berkembang di sejumlah wilayah, khususnya Distrik Masni dan Distrik Prafi. Langkah ini ditegaskan oleh Bupati Hermus Indou usai rapat koordinasi bersama Satuan Tugas Terpadu dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada 17 April 2026.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para penambang yang selama ini beroperasi tanpa landasan izin yang memadai. Pemerintah daerah menilai bahwa keberadaan legalitas bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita sedang mendorong percepatan pengurusan izin dalam rangka memberikan legalitas secara resmi pada pertambangan yang saat ini beroperasi,” ujar Hermus, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menata sektor tersebut secara lebih terstruktur.
Menurutnya, kepemilikan izin resmi akan membawa dampak signifikan, tidak hanya dalam aspek kepastian hukum, tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab. Dengan kerangka regulasi yang jelas, aktivitas pertambangan diharapkan mampu memberikan kontribusi ekonomi yang optimal bagi masyarakat sekaligus tetap menjaga keseimbangan lingkungan.
Pemerintah juga menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendorong implementasi kebijakan ini. Seluruh unsur yang tergabung dalam Satgas Terpadu disebut telah menyepakati langkah percepatan pengurusan izin, termasuk penguatan regulasi daerah sebagai payung hukum yang lebih operasional.
Hermus menambahkan bahwa upaya ini merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat penambang agar tidak lagi berhadapan dengan risiko hukum akibat aktivitas yang belum terdaftar secara resmi. Dengan demikian, pemerintah berharap tercipta ekosistem pertambangan rakyat yang lebih tertib, produktif, dan berkelanjutan.
“Kita berharap semua pemangku kepentingan bertanggung jawab dalam pelaksanaan regulasi ini,” ujarnya, seraya menegaskan bahwa koordinasi lanjutan akan terus dilakukan guna memastikan proses perizinan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Melalui pendekatan ini, Pemerintah Kabupaten Manokwari berupaya menyeimbangkan kepentingan ekonomi, aspek legalitas, serta perlindungan lingkungan dalam pengelolaan sektor pertambangan rakyat, sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan daerah secara menyeluruh.
