Manokwari, Beritakasuari.com – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta pada Kamis (12/3/2026) untuk membahas penguatan pembangunan sektor pertanian sekaligus meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Papua Barat. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan ekonomi berbasis sektor produktif.
Dalam pertemuan tersebut, Dominggus Mandacan didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, di antaranya Sekretaris Daerah Ali Baham Temongmere, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Prof. Charly D. Heatubun, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lodwik Anari, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Hendrikus Fatem, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lasarus Ullo, Kepala Biro Pemerintahan Samoel Aronggear, serta Kepala Badan Penghubung Erik Ayatanoi.
Dominggus menyampaikan bahwa pembangunan sektor pertanian merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah karena memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Papua Barat dinilai memiliki potensi lahan yang luas untuk pengembangan berbagai komoditas strategis seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hingga peternakan.
Menurutnya, sejumlah komoditas unggulan lokal memiliki peluang besar untuk dikembangkan secara lebih optimal guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
Namun demikian, pengembangan sektor pertanian di Papua Barat masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah meningkatnya persaingan pemanfaatan lahan, kebutuhan pangan yang terus bertambah, serta masuknya produk pertanian dari luar daerah yang berpotensi membawa hama dan penyakit tanaman.
Selain itu, sektor pertanian juga dihadapkan pada tuntutan peningkatan produktivitas serta nilai tambah melalui inovasi teknologi dan pengembangan hilirisasi produk.
Dominggus menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga menghadapi tantangan terkait peningkatan infrastruktur pertanian, pengelolaan sumber daya air, penguatan sistem perbenihan dan pembibitan, serta akses pembiayaan bagi petani skala kecil.
Dalam audiensi tersebut, Gubernur Papua Barat turut memaparkan rencana pengembangan komoditas kakao sebagai salah satu program prioritas daerah. Pemerintah provinsi menargetkan perluasan pengembangan kakao hingga mencapai 68.734 hektare pada tahun 2027.
Program tersebut diharapkan mampu membuka peluang lapangan kerja baru, meningkatkan produksi kakao daerah, serta memperkuat perekonomian masyarakat terutama di wilayah pedesaan.
Selain kakao, Papua Barat juga memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas pala, khususnya di wilayah Fakfak dan Kaimana. Luas perkebunan pala di dua wilayah tersebut diperkirakan telah mencapai lebih dari 30.000 hektare dan menjadi salah satu komoditas unggulan daerah.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga mengajukan dukungan kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia berupa kebijakan strategis, program prioritas, serta dukungan anggaran guna mempercepat pengembangan sektor pertanian di wilayah tersebut.
Dukungan yang diharapkan antara lain pembangunan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi, serta fasilitas pascapanen. Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan optimalisasi lahan pertanian melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), penyediaan benih unggul, pupuk, serta alat dan mesin pertanian.
Pemerintah daerah juga mendorong modernisasi sektor pertanian melalui mekanisasi dan penerapan teknologi tepat guna. Upaya lain yang dinilai penting adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian serta pengembangan hilirisasi produk berbasis potensi lokal.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga menyampaikan dukungan terhadap program hilirisasi ayam terintegrasi nasional yang digagas Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai bagian dari Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis.
Sebagai bentuk komitmen daerah terhadap penguatan sektor peternakan, saat ini Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tengah menyelesaikan pembangunan pabrik mini pakan ternak dengan kapasitas produksi sekitar 1.000 kilogram per jam.
Fasilitas tersebut nantinya akan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak guna mendukung ketersediaan pakan sekaligus meningkatkan produktivitas sektor peternakan di daerah.
Melalui pertemuan tersebut diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat semakin diperkuat dalam mendorong pembangunan sektor pertanian yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Papua Barat optimistis dukungan kebijakan serta program dari Kementerian Pertanian akan mempercepat pengembangan sektor pertanian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan petani di Papua Barat.
