Yogyakarta, Beritakasuari.com – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Daerah Istimewa Yogyakarta masa bakti 2025–2030 resmi dilantik dan dikukuhkan di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Kamis (22/1/2026). Prosesi ini mencatat sejarah baru karena untuk pertama kalinya pelantikan PWI DIY digelar di pusat pemerintahan daerah dan disaksikan langsung oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Pengukuhan kepengurusan baru PWI DIY diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Pengesahan oleh Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang. Dengan pembacaan tersebut, kepengurusan PWI DIY masa bakti 2025–2030 secara resmi dinyatakan sah untuk menjalankan roda organisasi dan tanggung jawab profesi kewartawanan di Yogyakarta.
Ketua PWI DIY, Hudono, menilai pelantikan di Kompleks Kepatihan memiliki makna simbolik yang kuat. Menurutnya, lokasi tersebut mencerminkan dukungan nyata Pemerintah Daerah DIY terhadap kebebasan pers yang berpijak pada nilai Pancasila, etika jurnalistik, dan kepentingan publik. “Ini pertama kalinya pelantikan PWI DIY dilaksanakan di Kompleks Kepatihan, di hadapan Sri Sultan HB X yang selama ini konsisten menegakkan kebebasan pers di Yogyakarta dan Indonesia. Pers harus berakar pada Pancasila, beretika, dan berpihak pada kepentingan publik,” ujar Hudono.
Ia menegaskan bahwa momentum ini menjadi tonggak penting bagi PWI DIY untuk terus mendorong peningkatan profesionalisme dan kompetensi wartawan. “Kami berikhtiar mewujudkan pers yang bermartabat di Yogyakarta,” tegasnya.
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, turut menyampaikan apresiasi atas penghormatan yang diberikan Sri Sultan HB X dengan memfasilitasi pelantikan di Kantor Gubernur DIY. Menurutnya, Yogyakarta memiliki posisi istimewa dalam sejarah bangsa Indonesia dan nilai-nilai kebudayaannya sejalan dengan semangat perjuangan PWI. “DIY sangat istimewa. Ia memiliki sejarah panjang perjuangan bangsa dan menjadi pusat peradaban Jawa yang menginspirasi Indonesia. Nilai budaya ini sejalan dengan nilai-nilai perjuangan PWI,” kata Munir yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas LKBN Antara.
Munir mengingatkan bahwa PWI yang berdiri di Solo pada 9 Februari 1946 sejak awal lahir sebagai bagian dari perjuangan bangsa melalui informasi yang mencerdaskan masyarakat. Di tengah derasnya disrupsi informasi, ia menekankan bahwa wartawan harus tetap menjadi insan perjuangan. “Di tengah disrupsi informasi yang sangat pesat, wartawan harus tetap menjadi insan perjuangan. Kita menghadapi ancaman bencana informasi yang bisa mengganggu keberlangsungan bangsa,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya Yogyakarta sebagai Kota Pers Pancasila, yang menempatkan Pancasila sebagai benteng profesionalisme, martabat, dan marwah pers di tengah kuatnya pengaruh media sosial dan arus informasi tanpa batas.
Dalam sambutannya, Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan bahwa kemerdekaan pers harus berjalan seiring dengan integritas dan tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa di era informasi real-time dan logika viralitas, pers dituntut untuk semakin bijaksana. “Kemerdekaan pers harus berjalan beriringan dengan integritas, kebijaksanaan, serta kesadaran penuh atas dampak sosial dari setiap informasi yang diproduksi dan dikonsumsi di ruang publik,” ujar Sri Sultan.
Sri Sultan menegaskan bahwa kualitas sebuah berita ditentukan oleh kejernihan sumber, ketepatan cara, dan kebersihan niat. Menurutnya, pers yang bermartabat tidak hanya diukur dari kecepatan, tetapi dari kedalaman dan ketepatan informasi. “Pers yang bermartabat bukan hanya hadir lebih cepat dari peristiwa, tetapi lebih dalam dari sekadar headline,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tantangan era pasca-kebenaran, ketika opini kerap mengalahkan fakta dan algoritma lebih berpengaruh dibanding nurani. “Kecepatan tanpa ketelitian berisiko menyesatkan. Kebebasan tanpa tanggung jawab berpotensi melukai kepercayaan publik,” tandasnya.
Sri Sultan menegaskan bahwa Pemerintah Daerah DIY memandang pers sebagai mitra strategis dalam pembangunan dan demokrasi, dengan relasi yang saling menguatkan antara keterbukaan pemerintah dan fungsi kontrol pers. “Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan integritas, kebijaksanaan, dan keberpihakan kepada kebenaran demi kepentingan publik,” pungkasnya.
Dalam struktur kepengurusan PWI DIY masa bakti 2025–2030, sejumlah tokoh tercatat sebagai penasihat, antara lain GKR Mangkubumi, Prof. Dr. Drs. Edy Suandi Hamid, Drs. A. Hafid Asrom, MM, Prof. Dr. Suyanto, dan Ki Bambang Widodo. Sementara itu, jajaran Dewan Pakar diisi oleh Prof. Dr. Muchlas, Prof. Dr. Sujito, SH, MSi, Prof. Pardimin, PhD, Dr. Aciel Suyanto, SH, MH, Dr. Esti Susilarti, M.Par, Dr. TM. Luthfi Yazid, SH, LL.M., serta Ahmad Subagya.
