Jakarat, Beritakasuari.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menyerukan langkah cepat dari pemerintah daerah (Pemda) untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan strategis. Peringatan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara hybrid, Senin (16/6/2025), dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Menurut Tomsi, hasil rapat koordinasi terbatas bidang pangan yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, Zulkifli Hasan, mengindikasikan adanya tekanan harga terutama pada beras dan minyak goreng. Ia menegaskan, operasi pasar melalui program SPHP serta penyaluran bantuan pangan sudah dimulai sejak Juni dan Juli untuk meredam lonjakan tersebut.
“Kita tidak bisa menunggu harga naik baru bertindak. Begitu pasokan terganggu, Pemda harus segera mengaktifkan langkah intervensi,” ujar Tomsi.
Empat komoditas yang saat ini menjadi fokus pemantauan adalah beras, minyak goreng, cabai merah, dan cabai rawit. Data menunjukkan bahwa di beberapa daerah seperti Bandar Lampung, Surabaya, Jakarta Timur dan Jakarta Utara, harga beras telah menembus angka Rp15.000 per kilogram—melampaui batas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Kondisi serupa terjadi pada minyak goreng. Di Jakarta Pusat dan Bandung, harga minyak goreng masing-masing tercatat Rp17.667 dan Rp17.500 per liter, di atas HET yang telah ditetapkan. Tomsi mengingatkan bahwa HET adalah acuan resmi yang tidak boleh diabaikan oleh pelaku usaha maupun pemerintah daerah.
Sebagai bentuk pengawasan yang lebih konkret, Tomsi meminta keterlibatan aktif Satgas Pangan Polri di daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian dan pemda dalam melakukan inspeksi langsung ke lapangan.
“Kita harus cek rutin. Jangan biarkan ada ruang bagi spekulan atau distribusi yang tidak terkontrol,” tambahnya.
Tomsi berharap langkah antisipatif yang dilakukan sejak dini dapat menekan gejolak harga dan menjaga daya beli masyarakat menjelang kuartal ketiga 2025.
.){kind=link}