Pegaf, Beritakasuari.com – Masyarakat Kampung Mitiede, Distrik Minyambouw, Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), Papua Barat, mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap pemangkasan anggaran normalisasi longsor yang sebelumnya dijanjikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat. Hingga kini, bantuan yang dijanjikan belum terealisasi, sementara warga masih berjuang menghadapi dampak bencana.
Sepina Ayok, salah satu korban longsor, menyampaikan keluhannya kepada Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, saat kunjungan kerja di Distrik Minyambouw, Selasa (18/3/2025).
“Sampai sekarang belum ada bantuan yang diterima. Pemprov Papua Barat berjanji memberikan Rp1 miliar dan Ketua DPR Papua Barat Rp100 juta, tapi hingga kini belum terealisasi,” ujarnya.
Bencana longsor yang terjadi pada 26 Juni 2024 menyebabkan kerusakan rumah, jalan, dan jembatan serta menelan korban jiwa. Sejak kejadian tersebut, warga masih bertahan dalam kondisi sulit tanpa solusi konkret dari pemerintah.
“Kami kehilangan tempat tinggal, pakaian, dan akses jalan yang layak. Bahkan, kami masih khawatir longsor susulan dari bukit di sekitar,” tambah Sepina.
Edi Dowansiba, warga lainnya, menekankan perlunya tindakan cepat dari pemerintah untuk memperbaiki akses jalan dan membangun talud pengaman di sekitar sungai serta perbukitan agar warga dapat kembali ke kampung dan membangun rumah mereka.
“Anak-anak kami harus berjalan jauh ke sekolah, dan jalan rusak ini sering menyebabkan kecelakaan. Pemerintah harus segera bertindak,” tuturnya.
Keluhan juga datang dari pengendara yang melintasi Kampung Mitiede. “Saat hujan, kondisi jalan sangat berbahaya. Sudah ada yang jatuh karena jalan rusak. Mengangkut material pun sulit,” ungkap Dani, seorang sopir truk.
Warga berharap Pemkab Pegaf dan Pemprov Papua Barat segera merealisasikan normalisasi sungai serta pembangunan talud agar kehidupan mereka dapat kembali normal.
