Manokwari, Beritakasuari.com – Kejaksaan Tinggi Papua Barat kini telah resmi berpindah ke gedung baru yang terletak di Kawasan Arfai Manokwari. Meskipun hanya terdiri dari 83 pegawai, Kejati tetap optimis dalam memberikan pelayanan hukum terbaik.
Dari jumlah tersebut, terdapat 39 jaksa yang tersebar di 7 bidang yang berbeda. Bidang-bidang tersebut antara lain Bidang Pembinaan Intelijen, Bidang Pidana Umum, Bidang Pidana Khusus, Bidang Pidana Militer dan Bidang Pengawasan, Bidang Data dan Tata Usaha, serta Bidang Pembinaan.
“Komposisi pegawai di Kejati Papua Barat saat ini terdiri dari 39 jaksa, satu di Pidana Militer, dua fungsional, dan 41 fungsional. Sementara di Kejaksaan Negeri seperti Kejari Manokwari rata-rata memiliki 40 pegawai, Kejari Sorong 61 pegawai, Kejari Fakfak 32 pegawai, Teluk Bintuni 31 pegawai, dan Kaimana 27 pegawai. Sehingga total keseluruhan pegawai di Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai 278 pegawai,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Muhammad Syarifuddin, pada Rabu (12/2/2025).
Beliau juga menginformasikan bahwa dua Kejaksaan Negeri di Wilayah Hukum Kejati Papua Barat, yaitu Kejari Sorong dan Kejari Manokwari, telah ditingkatkan statusnya menjadi Tipe A.
“Pada tahun 2024, Kejati Papua Barat berhasil menyerap anggaran sebesar Rp103 miliar lebih dari Dipa dengan tingkat serapan mencapai 99,83 persen. Anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk pembangunan Gedung Kantor Kejati Papua Barat yang telah selesai pada 24 Desember 2024 sesuai target penyelesaian yang ditetapkan,” tambah Muhammad Syarifuddin.
Gedung baru tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas ruangan seperti PTSP, lapangan upacara, taman landscape, serta interior gedung dan rumah jabatan para Asisten. Selain itu, Kejati juga meraih penghargaan dari Dirjen Perbendaharaan Negara pada tahun 2024 terkait kualitas laporan yang disampaikan.
Dalam bidang Intelijen, Kejaksaan Tinggi Papua Barat berhasil menangkap 17 buronan selama tahun 2024. Selain itu, mereka juga aktif melakukan kegiatan penggalangan, pemantauan Pemilu dan Pilkada, kegiatan Pakem, kampanye anti korupsi, serta penelusuran aset. Kegiatan Denpus Intelijen dan penyuluhan hukum juga dilaksanakan oleh bidang Intelijen pada tahun tersebut.
“Kejari di Papua Barat juga melaksanakan berbagai kegiatan seperti Litpamka, pemantauan Pemilu, Pakem, kampanye anti korupsi, dan pengawasan terhadap pembangunan proyek strategis nasional (PSN). Beberapa proyek yang menjadi fokus pengawasan antara lain proyek pasar sanggeng, lapangan borasi, gardu induk 150 Kilovolt, dan PLTMG di Manokwari,” ungkap Kajati.
Dengan berbagai prestasi dan kinerja yang telah dicapai, Kejaksaan Tinggi Papua Barat terus berupaya untuk memberikan pelayanan hukum yang terbaik bagi masyarakat. Semoga dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, Kejati Papua Barat dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum di daerah tersebut.