Manokwari, Beritakasuari.com – Pemangkasan anggaran sebesar Rp221 miliar menjadi tantangan serius bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Barat dalam mengakomodasi lebih dari 2.700 kontraktor Orang Asli Papua (OAP) yang terdaftar dalam berbagai asosiasi lokal.
Anggaran yang semula mencapai Rp500 miliar kini mengalami penyesuaian tajam, yang berdampak langsung pada ruang fiskal pemberdayaan pelaku usaha lokal.
Kepala Dinas PUPR Papua Barat, Heribertus H. Wiryawan, menyatakan bahwa pemotongan ini terjadi baik pada Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU). Bahkan, anggaran operasional seperti belanja perjalanan dinas dan gaji turut terkena imbas sebesar sekitar Rp1 miliar.
“Kami berhadapan dengan realita fiskal baru, dan tentu hal ini menjadi tantangan dalam upaya kami memberdayakan ribuan kontraktor OAP yang sudah terorganisasi,” ungkap Heribertus, Selasa (27/5/2025).
Menghadapi keterbatasan ini, PUPR mengajak tujuh pemerintah kabupaten/kota di wilayah Papua Barat untuk turut serta mendukung pengusaha lokal OAP. Ajakan ini selaras dengan hasil Rapat Kerja Bupati yang sebelumnya digelar sebagai forum koordinasi antar daerah.
Pihaknya pun tengah mengupayakan pergeseran anggaran internal agar program-program strategis yang menyangkut visi-misi gubernur dan wakil gubernur tetap berjalan, sekaligus memastikan keterlibatan pelaku usaha lokal tidak terabaikan.
“Sekarang saatnya melakukan efisiensi tanpa mengorbankan prinsip inklusi dan pemberdayaan. Walaupun anggaran menurun, komitmen kami terhadap OAP tetap tinggi,” tambahnya.
Heribertus juga mengingatkan bahwa dari total Dana Otonomi Khusus (Otsus), hanya 30% dikelola oleh pemerintah provinsi, sedangkan 70% berada di level kabupaten/kota. Oleh karena itu, ia mendorong pemda agar lebih proaktif menggunakan porsi anggaran mereka dalam memberdayakan kontraktor asli Papua.
Karena proses penyesuaian anggaran masih berlangsung, pihak PUPR belum bisa memastikan proporsi tanggung jawab secara detail antara pemerintah provinsi dan kabupaten terkait kontraktor lokal OAP.
Namun, pendekatan kolaboratif lintas level pemerintahan kini menjadi prioritas utama untuk menjawab tantangan fiskal dan keberpihakan pembangunan.
 Provinsi Papua Barat){kind=link}