Manokwari, Beritakasuari.com – Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Abdul Fatah, menegaskan bahwa secara jumlah, Papua Barat tidak kekurangan tenaga guru. Namun, tantangan krusial yang dihadapi adalah ketimpangan distribusi pendidik antarwilayah, yang berdampak pada efektivitas proses belajar-mengajar.
“Rasio kebutuhan guru seperti SD 20, SMP 20, SMA 20, dan SMK 15 masih terpenuhi. Namun kenyataannya, ada sekolah yang hanya memiliki satu guru untuk satu mata pelajaran, sementara di tempat lain bisa ada dua hingga tiga guru mata pelajaran yang sama,” jelas Fatah.
Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah Provinsi mengambil langkah strategis dengan melarang sementara mutasi bebas guru, agar pemetaan kebutuhan bisa lebih akurat dan berkeadilan.
“Kami memerlukan regulasi yang menjamin distribusi tenaga pendidik merata di seluruh satuan pendidikan. Mutasi sembarangan hanya memperlebar jurang ketimpangan,” tambahnya.
Fatah juga mengangkat isu serius lainnya, yakni angka putus sekolah yang masih tinggi. Berdasarkan riset dari Universitas Papua (Unipa), terdapat 40.329 anak di Papua Barat yang tidak melanjutkan pendidikan.
Menjawab tantangan ini, Dinas Pendidikan berupaya mendorong sejumlah inovasi kebijakan, termasuk rencana implementasi sistem full day school dari pukul 06.30 hingga 15.00 WIT. Namun, keterbatasan anggaran tahun 2024 membuat program tersebut belum bisa dilaksanakan.
Sebagai langkah alternatif, pemerintah menyediakan akses pendidikan nonformal melalui program Paket A, B, dan C untuk menjangkau anak-anak dari keluarga rentan.
“Pendidikan harus dapat diakses oleh semua kalangan. Kami terus mencari formula terbaik agar anak-anak Papua Barat tetap bisa menempuh pendidikan sampai ke jenjang lebih tinggi,” tutupnya.
