Jakarta, Beritakasuari.com – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menetapkan biaya perjalanan dinas terbaru untuk tahun anggaran 2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025, wilayah Papua dan provinsi pemekarannya tercatat sebagai penerima alokasi tertinggi.
Dalam beleid yang diundangkan pada 20 Mei 2025 tersebut, uang saku perjalanan dinas bagi ASN di Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan mencapai Rp580 ribu per orang per hari untuk perjalanan luar kota. Sementara untuk aktivitas dinas dalam kota yang berlangsung lebih dari 8 jam, anggaran ditetapkan sebesar Rp230 ribu per hari.
Ketentuan ini menjadi standar maksimal dalam penyusunan anggaran output kementerian/lembaga (RKA-KL) tahun 2026. Seperti tertulis dalam Pasal 2, standar biaya ini bersifat batas tertinggi namun dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan efektivitas anggaran.
Provinsi lain yang tercatat dalam daftar tertinggi adalah DKI Jakarta dengan Rp530 ribu untuk perjalanan luar kota, dan Papua Barat, Papua Barat Daya serta Bali dengan Rp480 ribu per hari.
Berikut ini adalah lima provinsi dengan alokasi tertinggi untuk perjalanan dinas ASN tahun 2026:
- Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan – Rp580.000 (luar kota), Rp230.000 (dalam kota)
- DKI Jakarta – Rp530.000 (luar kota), Rp210.000 (dalam kota)
- Bali, Papua Barat, Papua Barat Daya – Rp480.000 (luar kota), Rp190.000 (dalam kota)
- NTB – Rp440.000 (luar kota), Rp180.000 (dalam kota)
- Jabar, NTT, Kaltim, Kaltara, Sulsel, Maluku Utara – Rp430.000 (luar kota), Rp170.000 (dalam kota)
Sebagai catatan, struktur pembiayaan tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan PMK sebelumnya yaitu PMK No. 39 Tahun 2024.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan efisiensi anggaran sekaligus memberikan tunjangan layak bagi ASN yang bertugas di wilayah dengan tingkat kesulitan geografis tinggi seperti Papua dan daerah-daerah pemekarannya.
