Manokwari, Beritakasuari.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat (Kanwil Kemenkumham Pabar) turut serta dalam Forum Group Discussion (FGD) terkait persiapan teknis evaluasi dan pemantauan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan yang diadakan secara virtual ini berlangsung pada Kamis (6/3/2025) dan melibatkan berbagai satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Berlokasi di ruang rapat lantai 1 Kanwil Kemenkumham Papua Barat, diskusi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat yang berperan dalam implementasi dan pengawasan pembangunan ZI di wilayahnya.
FGD ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai mekanisme evaluasi serta pemantauan pembangunan Zona Integritas di setiap satuan kerja. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi dalam proses pengembangan ZI serta merumuskan strategi efektif guna memenuhi standar WBK/WBBM. Dengan adanya perencanaan yang matang, diharapkan satuan kerja dapat lebih siap menghadapi proses evaluasi baik dari tim penilai internal maupun eksternal.
Dalam sambutannya, Inspektur Wilayah V yang diwakili Auditor Madya, Titut Sulistyaningsih, menegaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dalam pengusulan satuan kerja yang akan diajukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) kepada Tim Penilai Nasional (TPN).
Ia berharap upaya ini dapat memastikan satuan kerja di lingkungan Kemenkumham memenuhi kriteria WBK/WBBM pada tahun 2025 serta mendukung keberlanjutan pembangunan ZI sebagai bagian dari komitmen reformasi birokrasi.
Kegiatan ini juga menghadirkan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I, Akhmad Hasmy, yang turut memberikan pemaparan terkait pentingnya sinergi dalam evaluasi pembangunan ZI.
“Koordinasi yang baik dan peran strategis tim penilai sangat menentukan keberhasilan pembangunan ZI. Upaya ini merupakan bagian dari agenda Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada masyarakat,” jelasnya.
Dengan adanya kegiatan ini, Kanwil Kemenkumham Papua Barat diharapkan semakin siap dalam mengoptimalkan pembangunan Zona Integritas guna mencapai predikat WBK/WBBM serta mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel.
