Sentani, Kabarkasuari.com – Presiden Prabowo Subianto telah menyebabkan pemotongan anggaran belanja negara dan daerah sebesar 306,69 triliun rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, juga telah melakukan pemangkasan anggaran transfer ke daerah sebesar 50,59 triliun rupiah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025.
Realisasi pemangkasan anggaran ini tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Kabupaten Jayapura ikut terkena efisiensi Pemerintah Prabowo, dengan penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Semuel Siriwa, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pasti akan berdampak pada pemerintah daerah, sehingga daerah harus melakukan penyesuaian terhadap anggaran yang akan ditransfer. Ada dana alokasi khusus, termasuk anggaran untuk fisik, yang harus disesuaikan oleh setiap perangkat daerah.
Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, Parson Horota, mengungkapkan bahwa dana transfer pusat ke daerah yang terpangkas mencapai 73,807 miliar rupiah lebih. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana Otonomi Khusus (Otsus) menjadi sumber dana yang terkena pemangkasan. Hal ini akan berdampak pada program dan kegiatan dari setiap perangkat teknis di daerah.
Wakil Ketua I DPRK Jayapura, Hariyanto Piet Soyan, menyatakan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sudah terpuruk akibat pemangkasan anggaran oleh Pemerintah Pusat. Efisiensi ini akan memengaruhi seluruh program dan kegiatan di daerah, termasuk di Kabupaten Jayapura. Pemerintah daerah bahkan harus melakukan peminjaman ke bank untuk melunasi utang.
Soyan menekankan pentingnya kreativitas dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah. Dampak dari pemangkasan anggaran harus diikuti dengan penyesuaian dan pemangkasan program dan kegiatan. Fokus harus diberikan pada pemberdayaan kesehatan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, dan ekonomi yang berkelanjutan.
