Jayapura, Beritakasuari.com – Pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah telah memberikan dampak yang signifikan terhadap beberapa lembaga negara di Papua, seperti Komisi Yudisial dan lembaga perguruan tinggi. Lembaga-lembaga ini terpaksa beradaptasi dengan anggaran yang lebih terbatas demi mencapai efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas mereka.
Koordinator Penghubung Komisi Yudisial (KY) Papua, Methodius Kossay, menyatakan bahwa pemangkasan anggaran tersebut telah berdampak pada kemampuan Komisi Yudisial untuk menjalankan tugas dan kewenangannya baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa tugas penting seperti seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc menjadi terhambat akibat pemangkasan anggaran ini.
Kossay juga menyoroti bahwa pengawasan hakim di berbagai daerah kabupaten/kota juga akan terpengaruh oleh pemangkasan anggaran ini. Saat ini, pengawasan hanya dapat difokuskan pada satu kabupaten atau Ibu Kota Provinsi saja.
Selain itu, anggaran operasional kantor dan mobil dinas juga terdampak oleh kebijakan pemangkasan ini. Juru Bicara KY, Prof Mukti Fajar Nur Dewata, mengungkapkan bahwa anggaran KY dipangkas sekitar 54,35 persen, yang ternyata tidak mencukupi untuk operasional harian kantor.
Pemangkasan anggaran yang signifikan ini membuat lembaga negara seperti Komisi Yudisial harus beradaptasi dan mendukung kebijakan pemerintah, meskipun hal tersebut mengejutkan.
Kossay menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini juga berdampak pada seluruh pegawai ASN maupun non-ASN di pusat maupun di daerah, serta mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Untuk itu, inovasi dan kreativitas dalam mencari solusi dengan keterbatasan yang ada menjadi hal yang penting bagi pegawai ASN/Non-ASN di lembaga negara.
Daniel Ayub Dawan, Pembantu Dekan III Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih, juga menyoroti dampak pemangkasan anggaran terhadap universitas, terutama terkait dengan perjalanan dinas dan kegiatan pengembangan diri mahasiswa.
Ia menekankan perlunya pemerintah daerah menyampaikan secara jelas kebijakan efisiensi anggaran kepada lembaga perguruan tinggi, agar dapat diketahui dengan pasti bagian mana yang harus dipangkas.
Daniel Ayub Dawan menyarankan agar pemerintah meninjau kembali kebijakan efisiensi anggaran tersebut, dan memberikan kejelasan kepada lembaga perguruan tinggi mengenai bagian-bagian mana yang harus dibatasi.
Hal ini penting untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi, seperti Universitas Cenderawasih.
