MANOKWARI, Beritakasuari.com – Dua provinsi di wilayah Papua, yakni Papua Barat dan Papua Barat Daya, kembali mengalami inflasi pada Juli 2025. Meskipun tingkat inflasi bervariasi, keduanya menunjukkan tren peningkatan harga pada berbagai kelompok pengeluaran.
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year on year (y-on-y) di Papua Barat tercatat sebesar 0,43 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 108,55.
Kenaikan harga tersebut didorong oleh hampir seluruh kelompok pengeluaran masyarakat, terutama dari:
- Kelompok pendidikan: naik 6,17 persen
- Penyediaan makanan dan minuman/restoran: naik 3,65 persen
- Jasa lainnya (termasuk perawatan pribadi): naik 4,41 persen
- Rekreasi, olahraga, dan budaya: naik 2,50 persen
Kelompok kebutuhan pokok lainnya juga mengalami kenaikan meski relatif kecil, seperti:
- Makanan, minuman, dan tembakau: 0,10 persen
- Perumahan dan energi rumah tangga: 0,19 persen
- Kesehatan: 0,22 persen
Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat inflasi bulanan (month to month/m-to-m) di Papua Barat sebesar 1,24 persen, serta inflasi year to date (y-to-d) sebesar 0,57 persen.
Inflasi Lebih Tinggi di Papua Barat Daya
Di Papua Barat Daya, tingkat inflasi tahunan tercatat lebih tinggi, yakni 0,96 persen, dengan IHK mencapai 106,24. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sorong Selatan sebesar 2,45 persen, sedangkan yang terendah di Kota Sorong sebesar 0,57 persen.
Kontributor utama inflasi Papua Barat Daya meliputi:
- Sektor kesehatan: naik 2,61 persen
- Perawatan pribadi dan jasa lainnya: naik 3,46 persen
- Restoran dan makanan minuman: naik 2,22 persen dan 1,12 persen
- Transportasi: naik 1,00 persen
- Pakaian dan alas kaki: naik 1,57 persen
- Perlengkapan rumah tangga: naik 0,51 persen
Adapun inflasi m-to-m Papua Barat Daya sebesar 0,71 persen, sementara y-to-d mencapai 0,84 persen.
Kenaikan harga pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar menunjukkan perlunya langkah strategis dari pemerintah daerah. Intervensi harga, pengawasan distribusi barang, serta perlindungan terhadap daya beli masyarakat menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi di wilayah timur Indonesia ini.