Teluk Bintuni, Beritakasuari.com – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni mengambil langkah tegas untuk meningkatkan kepatuhan pemerintah kampung dalam menyampaikan data Indeks Desa Membangun (IDM). Kampung yang tidak melakukan penginputan data sesuai ketentuan terancam tidak dapat mencairkan dana desa hingga kewajiban tersebut dipenuhi.
Kebijakan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Teluk Bintuni, Haris Tahir, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan IDM dan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Tahun 2026 di Sanggar BPM SP4, Rabu (17/6/2026).
“Kalau tidak input data, tahan dana desa saja,” tegas Haris.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan karena tingkat pelaporan data IDM dari kampung-kampung di Teluk Bintuni masih jauh dari harapan. Padahal, data tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMK Teluk Bintuni, Agus Wiratno, menjelaskan bahwa jumlah kampung yang melakukan penginputan data mengalami penurunan signifikan. Pada 2024 tercatat 107 kampung telah menyampaikan data, sedangkan pada 2025 jumlahnya merosot menjadi hanya 52 kampung.
Akibat rendahnya partisipasi tersebut, gambaran kondisi riil sebagian besar kampung di Teluk Bintuni belum dapat terbaca secara menyeluruh dalam sistem IDM nasional. Kondisi itu dinilai dapat memengaruhi ketepatan penyusunan program pembangunan yang bersumber dari pemerintah pusat.
Agus mengungkapkan, dari total 115 kampung definitif di Teluk Bintuni, baru satu kampung yang berhasil mencapai status mandiri, yakni Kampung Banjar Ausoy. Selain itu, terdapat lima kampung berstatus maju dan delapan kampung berkembang. Sementara 101 kampung lainnya masih berada pada kategori tertinggal dan sangat tertinggal.
“Sebagian besar kampung di Teluk Bintuni masih berada pada kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Kampung mandiri baru satu, kampung berkembang delapan, dan kampung maju lima. Selebihnya masih tertinggal dan sangat tertinggal,” ujar Agus.
Untuk mempercepat penyelesaian penginputan, DPMK memberikan waktu sekitar satu bulan kepada seluruh kampung. Pada tahap pertama pelaksanaan bimtek, sebanyak 57 kampung mengikuti kegiatan dengan mengirimkan masing-masing dua peserta yang terdiri atas kepala kampung dan operator kampung. Pemerintah daerah juga menyediakan pendampingan intensif selama satu minggu agar seluruh data dapat diverifikasi dan diselesaikan tepat waktu.
“Kami akan memfasilitasi selama satu minggu agar proses penginputan IDM dapat diselesaikan dan datanya menjadi final. Saat ini pemerintah pusat terus meminta data IDM, sementara masih banyak kampung yang belum melakukan pengisian sehingga kondisi kampung belum terbaca secara maksimal,” jelas Agus.
Di sisi lain, pemerintah kampung mengakui masih menghadapi berbagai kendala teknis dalam memenuhi kewajiban tersebut. Kepala Kampung Mogotira, Distrik Merdey, Frederika Kutanggas, mengatakan keterbatasan jaringan internet dan pasokan listrik menjadi hambatan utama dalam proses penginputan data secara daring.
“Untuk menginput data IDM secara daring, kami sering harus menggunakan genset atau datang ke kota karena akses di kampung sangat terbatas,” ungkap Frederika.
Selain persoalan konektivitas, ia menjelaskan kampungnya juga masih menghadapi keterbatasan infrastruktur yang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat. Potensi hasil tangkapan nelayan, khususnya udang, belum dapat dipasarkan secara maksimal karena akses transportasi yang masih terbatas.
“Nelayan bisa mendapatkan hasil hingga ratusan kilogram dalam sehari, tetapi daya serap pasar masih terbatas. Kami berharap melalui data IDM, kondisi dan kebutuhan kampung dapat diketahui pemerintah sehingga pembangunan yang dibutuhkan masyarakat bisa menjadi perhatian,” katanya.
Melalui pelaksanaan Bimtek IDM dan Sipades, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni berharap seluruh kampung segera menyelesaikan penginputan data secara lengkap dan akurat. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, sekaligus mempercepat peningkatan status kampung di wilayah Teluk Bintuni.
