Manokwari, Beritakasuari.com – Bupati Manokwari Hermus Indou mengungkapkan adanya pengurangan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap kondisi keuangan daerah, khususnya pembiayaan tenaga honorer. Pemangkasan tersebut mencapai Rp200 miliar dan dinilai menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manokwari tahun 2026.
Pernyataan itu disampaikan Hermus saat memimpin apel perdana awal tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Manokwari, Rabu (7/1/2026). Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah pusat yang wajib dijalankan oleh pemerintah daerah.
“Telah terjadi pemangkasan sebesar Rp200 miliar dari dana transfer pusat ke daerah. Ini merupakan kebijakan pemerintah pusat sehingga daerah wajib mengikuti dan melaksanakannya,” ujar Hermus.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran nasional pada tahun ini mengalami peningkatan signifikan, bahkan mencapai dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Situasi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran secara menyeluruh dan tidak mudah, mengingat kemampuan fiskal daerah yang terbatas.
Menurut Hermus, sektor yang paling merasakan dampak dari kebijakan ini adalah pembiayaan tenaga honorer. Dengan ruang fiskal yang semakin sempit, pembayaran gaji honorer pada tahun anggaran 2026 menjadi persoalan serius yang harus segera dicarikan solusi.
“Kondisi ini ibarat buah simalakama, karena kemampuan keuangan daerah sangat terbatas untuk membiayai tenaga honorer di tahun 2026,” katanya.
Ia menambahkan bahwa besarnya pengurangan dana transfer membuat belanja pegawai non-ASN menjadi beban berat bagi APBD 2026. Oleh karena itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan segera merumuskan formula resmi sebagai dasar pengurangan atau penataan ulang tenaga honorer agar kebijakan yang diambil tetap rasional dan terukur.
Hermus meminta seluruh pihak, baik aparatur maupun masyarakat, untuk memahami situasi keuangan daerah dan bersiap menghadapi kebijakan yang berpotensi tidak populer. Namun, ia menegaskan bahwa setiap keputusan akan diambil demi menjaga stabilitas fiskal jangka panjang.
“Jika nanti ada kebijakan pemerintah yang tidak menyenangkan tetapi rasional, saya minta agar dapat disikapi dengan pikiran jernih dan hati yang baik tanpa menyalahkan pihak mana pun,” tegasnya.
Meski menghadapi tekanan anggaran yang besar, Bupati Manokwari memastikan bahwa kualitas pelayanan publik tidak boleh menurun. Ia mendorong seluruh aparatur sipil negara untuk tetap bekerja secara kreatif dan inovatif agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan optimal di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
