Jayapura, Beritakasuari.com – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua nomor urut 2, Mathius D Fakhiri dan Aryoko Rumaropen (Mari-Yo), menunjukkan keunggulan sementara sebesar 57 persen berdasarkan hasil exit poll Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua 2025.
Hasil ini diumumkan langsung oleh Plt Ketua DPD Partai Golkar Papua, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dalam konferensi pers di Swiss-Belhotel Papua pada Rabu, 6 Agustus 2025. Dalam keterangan resminya, Doli menyebut pasangan Mari-Yo unggul dengan selisih 14 persen atas pesaingnya, dengan margin of error sebesar 4,5 persen.
“Alhamdulillah, dari hasil exit poll, pasangan calon nomor 2 Mari-Yo kini unggul 57 persen berbanding 43 persen,” ungkap Doli yang saat itu didampingi langsung oleh Cagub Mathius D Fakhiri, Sekretaris Tim Koalisi Papua Cerah Apedius Mote, Ketua Harian Gerindra Papua Geovano Pattipawae, dan Juru Bicara Mari-Yo, M Rivai Darus.
Pengambilan sampel dimulai tepat pukul 13.00 WIT setelah seluruh TPS ditutup. Namun, sekitar 10 persen responden tidak memberikan jawaban, sehingga sedikit banyak memengaruhi tingkat akurasi data awal.
Selain hasil exit poll, Doli juga menyampaikan bahwa timnya aktif memantau perkembangan real count dan quick count dari tiga lembaga survei independen. Saat konferensi berlangsung, data real count baru mencapai 5 persen, tetapi diperkirakan akan meningkat signifikan hingga 70 persen pada malam hari.
“Jika tren ini terus bertahan, insyaallah malam ini kita bisa memastikan kemenangan paslon Mari-Yo,” ujarnya penuh keyakinan.
Doli juga memberikan apresiasi terhadap antusiasme masyarakat Papua dalam menggunakan hak pilihnya. Ia menyebut proses pemungutan suara dari pukul 07.00 hingga 13.00 WIT berlangsung tertib dan aman.
“Ini hari yang membahagiakan. Kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat Papua yang telah berpartisipasi dalam demokrasi ini,” tambahnya.
Sebagai bagian dari penguatan sistem pelaporan suara, Golkar dan tim pemenangan Mari-Yo telah membangun jaringan pengumpulan data dari TPS ke pusat komando. Langkah ini dilakukan demi memastikan akurasi dan kecepatan perolehan data, sekaligus meningkatkan transparansi dalam proses demokrasi.
