Manokwari, Beritakasuari.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat resmi meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai respons atas tingginya tunggakan pajak di wilayah tersebut. Lebih dari 70 ribu kendaraan tercatat belum melunasi kewajiban pajaknya.
Program ini akan berlangsung mulai 1 Juli hingga 20 Desember 2025, mencakup penghapusan denda administratif, pengurangan pokok pajak, dan potongan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Kebijakan diumumkan dalam konferensi pers yang digelar di POP Kasuari Resto, Manokwari.
Menurut Kepala Bapenda Papua Barat, M. Bachri Yasin, langkah ini tidak hanya memperingati HUT ke-79 Bhayangkara, HUT RI ke-80, dan HUT ke-26 Papua Barat, namun juga menjadi strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pasca pemekaran dengan Papua Barat Daya.
“Kebijakan ini adalah bentuk perhatian gubernur agar masyarakat bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui kewajiban pajak,” jelas Bachri.
Dirlantas Polda Papua Barat, Kombes Pol. Andre J.W. Manuputty, menyampaikan komitmen pihaknya untuk membantu pelaksanaan program dengan menurunkan personel di kantor Samsat.
Sementara itu, Kepala Jasa Raharja Cabang Manokwari, Dicky Pahlawan, menilai program ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah, sekaligus sarana memperluas perlindungan jalan melalui SWDKLLJ.
Kepala UPT Samsat Manokwari, Septinus Ullo, menyebut timnya siap memberikan pelayanan maksimal. Ia berharap masyarakat tidak menunda hingga akhir masa program, mengingat denda dan beban pajak akan jauh lebih besar tanpa pemutihan.
“Sekitar 66 persen dari pajak kendaraan langsung masuk kas kabupaten. Ini sangat penting untuk membiayai pelayanan publik,” tegas Septinus.
Program pemutihan pajak kendaraan ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan Jasa Raharja dalam meningkatkan kesadaran pajak dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur melalui kontribusi masyarakat.
Masyarakat diimbau untuk segera datang ke Samsat mulai 1 Juli 2025, dan memanfaatkan kesempatan pemutihan sebagai bagian dari peran aktif dalam pembangunan Papua Barat.
