Jayapura, Beritakasuari.com- Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mengubah kawasan perbatasan di Papua menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini diarahkan agar Pos Lintas Batas Negara tidak hanya berfungsi sebagai penanda kedaulatan negara, tetapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi di wilayah terdepan Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Ribka saat mendampingi kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Rabu, 4 Februari 2026. Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan kawasan perbatasan, dengan menekankan pentingnya percepatan ekonomi yang terintegrasi. “Arahan dari Bapak Presiden agar disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan,” ujar Ribka Haluk.
Menurutnya, Presiden telah menginstruksikan agar optimalisasi fungsi PLBN dilakukan secara menyeluruh dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan akan berbasis pada skala prioritas dan potensi lokal, sehingga tidak bersifat seragam, tetapi kontekstual dan berkelanjutan.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri PPN/Bappenas agar melakukan koordinasi intensif. Sinergi lintas kementerian dinilai krusial guna menyatukan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah otonomi khusus di Papua, sehingga perencanaan dan pelaksanaannya dapat berjalan selaras.
Ribka juga menilai kolaborasi dengan DPR RI, khususnya Komisi II, sebagai momentum strategis untuk memperkuat regulasi pendukung pengembangan ekonomi perbatasan. Dukungan kebijakan yang kuat dibutuhkan agar pemerintah daerah memiliki ruang yang memadai dalam mengelola potensi ekonomi lokal secara optimal dan bertanggung jawab.
Ia berharap kerja sama lintas lembaga ini mampu menghasilkan solusi konkret bagi masyarakat di wilayah perbatasan Papua. Upaya tersebut merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai etalase ekonomi nasional yang tidak hanya berdaya saing, tetapi juga membanggakan.
Usai pertemuan resmi di Kantor Gubernur Papua, rombongan dijadwalkan melanjutkan agenda dengan meninjau langsung kawasan perbatasan. Kunjungan lapangan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung serta mencermati kondisi faktual di lapangan sebagai bahan evaluasi kebijakan ke depan.
