Manokwari, Beritakasuari.com – Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani menyoroti kesenjangan perkembangan antara Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, yang kini justru menunjukkan kemajuan lebih pesat dibandingkan provinsi induknya. Menurutnya, fenomena ini menjadi cerminan rendahnya capaian indikator makro pembangunan di Papua Barat yang harus segera dibenahi.
Dalam pernyataannya di Kantor Gubernur Papua Barat pada Senin (20/10/2025), Lakotani menyebut situasi tersebut sebagai ironi yang perlu disikapi dengan serius. Ia membandingkan bahwa di wilayah lain, provinsi-provinsi baru hasil pemekaran seperti Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan tetap berada di bawah kemajuan provinsi induknya, Papua. Namun di Papua Barat, kondisi justru terbalik. “Kita telah melahirkan Provinsi Papua Barat Daya, tetapi provinsi baru itu kini tampak lebih sehat dan tumbuh lebih cepat dibandingkan induknya sendiri,” ujarnya.
Lakotani menegaskan bahwa tanggung jawab memperbaiki kondisi tersebut bukan hanya berada di pundak pemerintah, tetapi juga menjadi komitmen seluruh masyarakat Papua Barat. Ia mengingatkan bahwa di usia 26 tahun, provinsi ini seharusnya sudah memiliki fondasi pembangunan yang kuat. Namun masih banyak pekerjaan besar yang harus diselesaikan, terutama dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik.
Untuk tahun anggaran 2026, ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) benar-benar memastikan bahwa setiap program yang dijalankan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Fokus utama, kata Lakotani, harus diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur pelayanan publik. “Program Papua Barat Sehat, Papua Barat Cerdas, dan Papua Barat Produktif yang telah digagas oleh Gubernur merupakan kunci penggerak jika dijalankan dengan tepat sasaran,” jelasnya.
Lakotani juga menegaskan komitmennya bersama Gubernur Dominggus Mandacan untuk meningkatkan kinerja dan mempercepat pencapaian pembangunan di periode kedua kepemimpinan mereka. Ia meminta seluruh aparatur pemerintah untuk menunjukkan kesungguhan dalam bekerja demi mewujudkan visi besar Papua Barat yang lebih maju dan sejahtera. “Kami memiliki janji dan misi kepada rakyat. Namun semua itu hanya dapat terwujud apabila setiap OPD menjalankan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.
Menurut Lakotani, Papua Barat tidak boleh terus tertinggal dari daerah-daerah pemekaran yang baru berdiri. Pemerintah provinsi, kata dia, harus memanfaatkan potensi yang ada untuk membangun pemerintahan yang produktif, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan komitmen bersama dan strategi pembangunan yang lebih terarah, Papua Barat diharapkan mampu mengejar ketertinggalan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayahnya.
