Teluk Bintuni, Beritakasuari.com – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni di Papua Barat mulai merancang arah pembangunan untuk tahun anggaran 2027 dengan menitikberatkan pada penanganan berbagai persoalan strategis daerah. Fokus utama yang dibahas mencakup isu stunting, kemiskinan, hingga penguatan kualitas sumber daya manusia dalam forum perangkat daerah yang digelar di Aula Sasana Karya, Kantor Bupati Teluk Bintuni, Distrik Manimeri.
Forum tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko Lingara, dan dihadiri para pimpinan organisasi perangkat daerah. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan guna memastikan setiap kebijakan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Perencanaan pembangunan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Setiap perangkat daerah harus mampu menyusun program kerja yang tidak hanya berorientasi pada target, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa Teluk Bintuni masih menghadapi sejumlah tantangan serius, mulai dari tingkat kemiskinan yang masih tinggi, prevalensi stunting, angka pengangguran, keterisolasian wilayah, hingga daya beli masyarakat yang belum optimal. Kondisi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan agar lebih responsif dan tepat sasaran.
Sebagai kerangka besar pembangunan, pemerintah daerah mengusung Visi SERASI 2025–2030 yang menitikberatkan pada terwujudnya masyarakat yang sehat, energik, religius, dan andal menuju Teluk Bintuni yang cerdas serta inovatif. Visi ini kemudian diterjemahkan ke dalam enam misi utama, di antaranya peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan tata kelola pemerintahan, pelestarian nilai keagamaan dan adat, pemanfaatan teknologi, pembangunan infrastruktur, serta pendekatan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.
Dalam konteks nasional, arah kebijakan pembangunan daerah juga diselaraskan dengan program prioritas pemerintah pusat, termasuk agenda astacita Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah, sekaligus memperkuat efektivitas implementasi program pembangunan.
Sinergi tersebut diwujudkan melalui berbagai strategi, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, percepatan penanggulangan kemiskinan dan stunting, pembangunan infrastruktur yang merata, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Forum perangkat daerah ini menjadi salah satu tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan, karena berfungsi sebagai ruang sinkronisasi program antar instansi sekaligus wadah untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui musyawarah perencanaan pembangunan sebelumnya.
Joko Lingara juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menghindari tumpang tindih program serta memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan sektoral demi menghasilkan kebijakan yang benar-benar berdampak.
“Forum ini menjadi momentum strategis untuk melahirkan perencanaan yang terarah, terpadu, dan tepat sasaran. Mari kita tinggalkan ego sektoral, perkuat kolaborasi, dan pastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Dengan pendekatan yang terencana dan kolaboratif, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni optimistis dapat menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
