Jakarta, Beritakasuari.com – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, menyatakan komitmen kuat untuk mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang menjadi prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Komitmen ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Joko Lingara saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Selasa (29/4/2025) di Jakarta.
Dalam forum yang dihadiri oleh lebih dari 2.600 peserta dari seluruh Indonesia, termasuk para kepala daerah secara daring dan luring, dibahas langkah-langkah strategis percepatan penyediaan perumahan bagi masyarakat, khususnya di kawasan perdesaan.
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan bahwa Presiden menaruh perhatian besar terhadap persoalan perumahan rakyat dan menggarisbawahi pentingnya integrasi data. Penggunaan satu data nasional, menurutnya, menjadi pondasi penting dalam penentuan arah kebijakan yang tepat sasaran.
“Presiden ingin kita bekerja dengan satu data agar setiap langkah penanganan tepat sasaran. Beliau bahkan telah mengeluarkan inpres untuk mendukung percepatan satu data nasional,” tegas Fahri.
Fahri juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran desa untuk sektor perumahan yang selama ini masih terbatas, serta mendorong penguatan peran koperasi dan BUMDes dalam penyelenggaraan pembangunan rumah rakyat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara menyatakan bahwa pihaknya siap menyukseskan program ini karena sangat relevan dengan kondisi nyata masyarakat di wilayahnya yang masih banyak membutuhkan rumah layak huni.
“Kami menyambut baik arahan Presiden dan siap bekerja sama lintas sektor untuk mewujudkannya. Ini program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Joko.
Joko juga menegaskan bahwa skema pembangunan rumah tidak sepenuhnya mengandalkan APBN. Kolaborasi anggaran antara pusat, daerah, dan dana desa menjadi solusi agar intervensi perumahan dapat dilakukan secara merata dan berkelanjutan baik melalui pembangunan baru maupun rehabilitasi rumah tidak layak huni.
“Program ini bukan hanya soal membangun, tetapi juga menyangkut pemulihan martabat masyarakat melalui tempat tinggal yang layak,” tutupnya.
