Manokwari, Beritakasuari.com – Pasca ditemukannya roti berjamur dalam distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah dasar di wilayah Wosi, Pemerintah Kabupaten Manokwari mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait. Wakil Bupati Manokwari, Mugiyono, menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah adanya koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) Papua Barat dan BGN pusat, menyusul hasil evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi MBG di lapangan.
Menurut Mugiyono, Satgas MBG Manokwari sebelumnya telah menggelar rapat bersama Koordinator Regional MBG Papua Barat untuk memantau kondisi terkini penerapan program tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah penghentian sementara ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan yang diterima peserta didik. “Satgas MBG Manokwari sebelumnya telah menggelar rapat bersama Koordinator Regional MBG Papua Barat untuk memantau kondisi terkini penerapan program MBG di Kabupaten Manokwari,” ujarnya, Sabtu (17/1/2026).
Dalam insiden tersebut, pemerintah memastikan tidak ditemukan kasus keracunan maupun kejadian luar biasa. Meski demikian, BGN tetap menjatuhkan sanksi administratif sebagai upaya peningkatan mutu layanan. Mugiyono menegaskan bahwa keamanan pangan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. “Satgas memastikan jangkauan penerima manfaat semakin luas dan juga menjamin makanan yang dibagikan aman, layak konsumsi, dan memenuhi standar gizi. Jika ditemukan pelanggaran atau kendala di lapangan, kami akan segera menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan BGN,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pengawasan terhadap program MBG akan terus diperketat, terutama karena Kabupaten Manokwari tercatat sebagai daerah dengan jumlah penerima manfaat MBG tertinggi di Provinsi Papua Barat, bahkan di wilayah Tanah Papua. Satgas MBG Manokwari sendiri melibatkan berbagai instansi teknis yang berperan langsung dalam pelaksanaan program, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
Selain membahas sanksi terhadap SPPG, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti sejumlah kendala teknis dalam proses pendistribusian makanan ke sekolah-sekolah. Pemerintah daerah bersama Satgas MBG berkomitmen untuk terus mendorong pemerataan penerima manfaat, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal yang hingga kini belum sepenuhnya terjangkau program MBG. “Satgas MBG terus mendorong pemerataan penerima manfaat, khususnya di wilayah 3T yang masih membutuhkan perhatian lebih,” tutup Mugiyono.
