Papua Barat, Beritakasuari.com, – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Papua Barat menyelenggarakan sosialisasi serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk perangkat RT dan RW, sekaligus meluncurkan program Pendataan Orang Asli Papua (OAP) di Aula Gedung Rehobot, Kabupaten Kaimana, pada Kamis, 16 Oktober 2025.
Acara tersebut dibuka oleh Asisten I Sekda Kabupaten Kaimana, Yacob Ahimza Irre Warere, yang menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kaimana dalam mendukung percepatan transformasi digital di bidang administrasi kependudukan. Menurutnya, penerapan IKD merupakan langkah nyata dalam modernisasi layanan publik agar lebih cepat, efisien, dan saling terhubung antarinstansi.
Irre menjelaskan bahwa era digital menuntut perubahan birokrasi menuju sistem yang adaptif dan transparan. Dengan kehadiran IKD, masyarakat tidak lagi bergantung pada dokumen fisik seperti e-KTP, karena data kependudukan dapat diakses secara digital melalui perangkat pintar dengan keamanan yang terjamin.
Selain itu, peluncuran program Pendataan Orang Asli Papua (OAP) menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang inklusif. Irre menegaskan, pendataan tersebut akan menjadi dasar bagi kebijakan afirmatif yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua.
Ia juga mendorong jajaran Disdukcapil Kabupaten Kaimana untuk terus memperluas layanan edukasi dan aktivasi IKD di seluruh wilayah, agar manfaat digitalisasi kependudukan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Kepala Disdukcapil Provinsi Papua Barat, Dr. Ria Maria Come, mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Kaimana terhadap kegiatan ini. Ia menuturkan bahwa pelaksanaan sosialisasi dan aktivasi IKD menjadi bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola administrasi kependudukan di Papua Barat.
Ria menambahkan, peran aktif perangkat RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan publik sangat dibutuhkan untuk memperluas penerapan identitas digital di tingkat masyarakat. Ia berharap para perangkat dapat menjadi pionir dalam penggunaan layanan digital, sekaligus menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mewujudkan transformasi layanan kependudukan yang lebih cerdas dan modern di Papua Barat.
