Bekasi, Beritakasuari.com– Otoritas Jasa Keuangan bersama Lembaga Penjamin Simpanan dan Badan Pusat Statistik kembali melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2026 sebagai fondasi penyusunan kebijakan berbasis data guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi lintas lembaga ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya LPS terlibat secara penuh dalam pelaksanaan survei sesuai amanat regulasi terbaru. Pemantauan pelaksanaan survei dilakukan di Bekasi Timur dengan menekankan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan memiliki korelasi kuat terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Survei tahun ini menghadirkan pendekatan baru dengan menghasilkan indeks hingga tingkat provinsi sehingga setiap daerah dapat memetakan posisi dan strategi peningkatan literasi finansial secara lebih terarah. Jumlah responden meningkat signifikan dari 10.000 menjadi 75.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memperkuat kualitas analisis dan akurasi data. Pendataan dilakukan secara tatap muka menggunakan aplikasi digital guna menjaga validitas informasi serta diawasi melalui mekanisme witnessing oleh OJK dan BPS di tiap wilayah. Survei ini menyasar penduduk usia 15 hingga 79 tahun di 38 provinsi dengan cakupan ribuan satuan wilayah setempat. Hasilnya akan menjadi gambaran kondisi literasi dan inklusi keuangan nasional tahun sebelumnya serta menjadi dasar pencapaian target RPJMN dan RPJPN. Pemerintah menargetkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara signifikan hingga 2029 dan 2045. Untuk mendukung target tersebut, OJK juga menggerakkan program edukasi masif melalui berbagai kolaborasi sektor jasa keuangan. Ketiga lembaga menegaskan komitmen memastikan setiap kebijakan disusun berdasarkan data yang akurat dan objektif guna menciptakan sistem keuangan yang inklusif, sehat, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
SNLIK 2026 Libatkan OJK, LPS, BPS Perkuat Literasi Keuangan
