Manokwari, Beritakasuari.com – Rektor Universitas Cenderawasih Reformasi Indonesia (UNCRI) Manokwari, Roberth KR Hammar, menegaskan kesiapan kampusnya untuk memberikan pendampingan akademik bagi proses reformasi Polri setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penugasan anggota kepolisian pada jabatan sipil. Ia menilai bahwa keputusan MK tersebut bukan sekadar membahas teknis penempatan jabatan, tetapi menyangkut arah konsolidasi demokrasi agar kepolisian tetap bergerak dalam koridor netralitas dan etika pemerintahan yang sehat. Roberth menyampaikan bahwa Polri harus memastikan profesionalitasnya tetap menjadi fondasi utama sehingga tidak membuka ruang keterlibatan dalam tarik-menarik kepentingan kekuasaan.
Menurutnya, Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 memberikan momentum untuk menata kembali akuntabilitas serta pengelolaan internal kepolisian. Batas struktur yang ditegaskan MK antara ranah sipil dan institusi kepolisian dianggap sangat penting untuk menjaga keseimbangan demokrasi dan menghindari tumpang tindih kewenangan. Ia turut menekankan bahwa secara konstitusional, kepolisian merupakan bagian dari unsur sipil, sehingga pengisian jabatan sipil tetap diperbolehkan sepanjang sesuai dengan kapasitas, kompetensi, serta mematuhi prinsip netralitas yang menjadi standar etis aparatur.
Roberth menjelaskan perlunya penafsiran yang tepat dalam penerapan aturan tersebut di lapangan karena terdapat jabatan yang masih berada dalam ekosistem kepolisian dan tidak selalu mengharuskan pengunduran diri personel. Namun, untuk jabatan sipil yang bersifat murni, ia menegaskan bahwa pengisiannya wajib dilakukan oleh anggota yang telah mengundurkan diri atau telah memasuki masa purnatugas. Aturan ini menurutnya sekaligus membuka ruang evaluasi bagi Polri dalam merancang pengembangan SDM yang lebih jelas dan sejalan dengan kerangka hukum, termasuk harmonisasi antara UU Kepolisian, UU ASN, dan ketentuan yang ditetapkan MK agar tidak menimbulkan konflik regulasi di kemudian hari.
Sebagai pemimpin perguruan tinggi, Roberth memastikan UNCRI siap menjadi mitra akademik dalam memperkuat arah reformasi kelembagaan Polri. Kampusnya tengah mempersiapkan dukungan berupa riset, pelatihan hukum administrasi publik, serta program penguatan etika jabatan untuk memperdalam pemahaman aparatur mengenai pentingnya integritas dalam pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi formal, tetapi representasi tanggung jawab moral, netralitas, dan pengabdian terhadap kepentingan bangsa secara luas.
