Manokwari, Beritakasuari.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pembahasan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 87 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis, Senin (7/7/2025).
Dalam forum tersebut, DPRK Manokwari menekankan pentingnya validasi data penerima manfaat serta penyesuaian dengan kapasitas anggaran daerah sebelum perbup ini disahkan.
“Tim eksekutif perlu merampungkan draft perbup secara komprehensif, termasuk data jumlah siswa yang akan dibiayai dan kemampuan fiskal daerah,” kata Wakil Ketua II DPRK Manokwari, Johanni Brian Makatita.
Salah satu program prioritas dalam Perbup ini adalah Program Inklusif Tanpa Anggaran Rakyat (PINTAR), yang ditujukan bagi peserta didik Orang Asli Papua (OAP). Program ini mencakup penyediaan empat jenis seragam untuk siswa SD/MI hingga SMA/MAK dan lima seragam untuk SMK, serta tambahan fasilitas berupa buku lembar kerja siswa dan layanan antar-jemput dengan bus sekolah.
“Arahan Bupati memang menekankan agar program Pintar ini menjadi prioritas utama dalam implementasi pendidikan gratis,” jelas Plt Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Manokwari, Fauziah.
DPRK juga menyoroti perlunya sinergi antara Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari dan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, khususnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengalokasian seragam untuk siswa SMA/SMK.
“Koordinasi antar-dinas sangat penting supaya tidak ada program yang tumpang tindih. Kita perlu menyatukan skema bantuan agar lebih efisien,” tambah Makatita.
Sayangnya, RDP kali ini belum dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD yang terkait langsung. DPRK meminta agar pada pertemuan lanjutan Rabu pekan ini, semua kepala OPD hadir langsung agar pembahasan lebih jelas dan terarah.
“Tanpa kehadiran langsung pimpinan OPD, kita tidak bisa gali detail teknis dan pertanggungjawaban anggaran. RDP akan dilanjutkan untuk pendalaman,” pungkasnya.
