Manokwari, Beritakasuari.com – Ratusan sopir trayek Manokwari–Bintuni yang tergabung dalam Komunitas Hilux Lintas Papua Barat menyatakan sikap tegas dengan melakukan aksi mogok operasional. Aksi tersebut dimulai sejak Minggu, 11 Januari 2026, dan direncanakan berlangsung hingga Selasa, 13 Januari 2026, sebagai bentuk penolakan terhadap rencana beroperasinya travel Transnusa di jalur yang selama ini mereka kelola.
Para sopir memilih berkumpul di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Manokwari Selatan, dan bahkan menginap di lokasi sebagai simbol protes terbuka. Mereka menilai kehadiran layanan travel baru berpotensi menggerus penghasilan yang selama puluhan tahun menjadi sumber utama penghidupan para sopir lokal.
Ketua KHLPB, Nofty Tapilatu, menyampaikan keresahan para sopir yang merasa tidak mendapatkan perlindungan atas trayek yang telah mereka jalani sejak lama. Ia menegaskan, “Kami sopir Hilux Manokwari–Bintuni resah dan tidak ingin travel Transnusa beroperasi, karena kami sudah beroperasi selama 30 tahun dan tidak ada yang mengusik piring makan kami.”
Nofty juga menjelaskan bahwa jalur Manokwari–Bintuni sudah menjadi ruang kerja para sopir jauh sebelum Kabupaten Teluk Bintuni terbentuk. Menurutnya, “Trayek ini sudah kami jalani sejak Bintuni masih berstatus distrik. Jalur ini adalah tempat kami mencari nafkah.” Ia menyebutkan lebih dari 300 sopir terlibat langsung dalam aksi mogok tersebut.
Penolakan serupa turut disampaikan oleh Samuel Sero, salah satu sopir trayek yang ikut dalam aksi. Ia menegaskan bahwa keberatan para sopir tidak hanya ditujukan kepada travel Transnusa, tetapi juga terhadap kehadiran transportasi berbasis daring di wilayah tersebut. “Kami dengan tegas menolak hadirnya travel maupun transportasi online lainnya,” ujarnya.
Dampak dari mogok massal ini langsung dirasakan masyarakat. Sejumlah warga kesulitan mendapatkan transportasi darat untuk menuju Bintuni. Januarius Sufy, salah seorang calon penumpang, mengaku terhambat rencana perjalanannya akibat terhentinya layanan trayek. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret. “Kami berharap ada kebijakan dari pemerintah agar masalah ini segera diselesaikan dan tidak merugikan masyarakat,” katanya.
Hingga kini, para sopir masih bertahan di lokasi aksi sambil menunggu respons dari pemerintah daerah maupun pihak terkait, dengan harapan ada solusi yang mampu melindungi keberlangsungan mata pencaharian tanpa mengabaikan kepentingan publik.
