Jakarta, Beritakasuari.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Tanah Papua pada pekan depan dalam sebuah pertemuan strategis di tingkat nasional. Agenda tersebut difokuskan pada pembahasan percepatan pembangunan Papua melalui skema Otonomi Khusus (Otsus), sekaligus penegasan mandat bagi Komite Percepatan Pembangunan Papua yang baru dibentuk.
Rencana pertemuan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah menerima informasi langsung dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Pertemuan tersebut akan melibatkan para gubernur, bupati, dan wali kota dari enam provinsi di Papua, serta jajaran menteri koordinator, kementerian teknis terkait, Kapolri, dan Panglima TNI. “Saya mendapat informasi dari Pak Seskab, Bapak Teddy Indra Wijaya, minggu depan ada rencana Bapak Presiden akan mengumpulkan Komite Percepatan Pembangunan Papua ini dengan seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, serta para menko dan kementerian terkait termasuk Kapolri dan Panglima TNI,” ujar Tito Karnavian di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo akan memberikan arahan resmi yang menjadi pedoman kerja Komite Percepatan Pembangunan Papua. Arahan ini akan mencakup ruang lingkup tugas, mandat yang diberikan, serta langkah-langkah konkret yang harus segera dijalankan untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua. “Yang nanti akan beliau berikan arahan, kira-kira apa yang harus dikerjakan oleh komite ini, mandat yang diberikan, dan percepatan pembangunan,” kata Tito.
Sebagai anggota pengarah dalam komite tersebut, Tito Karnavian menegaskan komitmennya untuk terlibat langsung dalam koordinasi lintas sektor, khususnya terkait persoalan-persoalan yang berkembang di daerah. Ia juga mendorong sinergi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, terutama dalam menindaklanjuti aspirasi dan isu strategis yang berasal dari daerah pemilihan Papua.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan enam sektor prioritas utama dalam upaya percepatan pembangunan Papua, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, keamanan, serta ketertiban masyarakat. Keenam sektor ini akan menjadi fokus kerja komite sebagai instrumen pemerintah yang dirancang untuk mempercepat realisasi kebijakan di lapangan. “Enam ini yang, untuk kami fokus, dan instrumen pemerintah sudah dibentuk yaitu Komite Percepatan Pembangunan Papua yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden,” terangnya.
Komite Percepatan Pembangunan Papua akan menjalankan fungsi harmonisasi dan sinkronisasi program antara kementerian dan lembaga di tingkat pusat dengan pemerintah daerah di enam provinsi serta 42 kabupaten dan kota di Papua. Pemerintah optimistis, melalui koordinasi yang terintegrasi dan arahan langsung Presiden, pelaksanaan pembangunan di Tanah Papua dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
