Manokwari, Beritakasuari.com – Polda Papua Barat menggelar kegiatan sosialisasi manajemen risiko di lingkungan Polri yang diikuti oleh satuan kerja dan jajaran Polres. Kegiatan tersebut berlangsung di Mapolda Papua Barat, Kamis (29/1/2026), dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua Barat sebagai mitra pendamping.
Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigjen Pol. Sulastiana menyampaikan bahwa dinamika tugas kepolisian saat ini semakin kompleks dan menuntut pola kerja yang lebih terukur serta berorientasi pada pengendalian risiko. Menurutnya, manajemen risiko bukan sekadar istilah administratif, melainkan bagian dari cara berpikir dan bertindak setiap personel dalam menjalankan tugas.
“Manajemen risiko bukan sekadar diksi atau tumpukan kertas. Ini adalah kondisi di mana setiap personel bekerja dan bertanggung jawab atas dampak dari setiap keputusan yang diambil,” ujarnya.
Ia menyoroti masih adanya kebiasaan sebagian anggota yang bekerja secara konvensional tanpa mempertimbangkan potensi konsekuensi di lapangan. Melalui sosialisasi ini, Wakapolda berharap personel mampu meningkatkan kepekaan terhadap risiko serta membangun mitigasi yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan hanya bekerja, tetapi berpikirlah secara matang mengenai kemungkinan yang terjadi, tingkatkan komunikasi risiko, dan bangun mitigasi yang rasional,” tegasnya.
Sulastiana juga mengingatkan agar penyusunan profil risiko tidak dilakukan secara seragam atau sekadar menyalin dari satuan kerja lain. Ia menekankan bahwa karakteristik wilayah, fungsi, dan tantangan operasional masing-masing satuan berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang kontekstual dan realistis.
“Jangan sampai hanya asal ada profil risiko, tetapi tidak sesuai kenyataan. Jika disusun dengan baik, manajemen risiko dapat mencegah kesalahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” tambahnya.
Sementara itu, Inspektur Pengawasan Daerah Polda Papua Barat Kombes Pol. Subandi menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh jajaran agar manajemen risiko benar-benar menjadi instrumen pendukung kinerja, bukan sekadar kewajiban administratif. Ia menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko akan diimplementasikan secara nyata dalam setiap fungsi kepolisian.
“Kegiatan ini akan diimplementasikan secara nyata. Polda Papua Barat diproyeksikan menjadi pilot project manajemen risiko bagi jajaran Polda lainnya,” ungkapnya.
Penerapan manajemen risiko di lingkungan Polri merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2021. Melalui kegiatan ini, para kepala sub-satuan kerja dan Kapolres jajaran diharapkan memberikan perhatian serius agar seluruh personel memahami proses identifikasi, analisis, hingga pemantauan risiko secara berkelanjutan.
Hasil implementasi manajemen risiko tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan dalam penyusunan regulasi yang lebih adaptif di tingkat Mabes Polri, terutama pada fungsi kepolisian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
