Manokwari, Beritakasuari.com – Kepolisian Daerah Papua Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kualitas pelayanan publik dengan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) 2025 sebagai ruang dialog antara Polri dan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Manokwari pada Selasa (18/11/25) tersebut dihadiri Wakapolda Brigjen Pol Yosi Muhamartha, yang menegaskan bahwa standar pelayanan hanya dapat tercapai bila masyarakat turut terlibat memberikan evaluasi yang objektif. Ia menilai bahwa peningkatan mutu layanan tidak sekadar persoalan prosedur, tetapi juga bagaimana Polri dan publik berjalan seiring menerapkan prinsip akuntabilitas, keterukuran, dan transparansi.
Dalam forum itu, masyarakat diberi kesempatan langsung menyampaikan penilaian dan saran terhadap sejumlah layanan, mulai dari BPKB, SKCK, SPKT hingga Reskrim. Brigjen Pol Yosi Muhamartha menuturkan bahwa setiap masukan yang diterima akan dijadikan dasar pembaruan persyaratan, durasi pelayanan, biaya, serta mekanisme pengaduan agar lebih efisien dan mudah dipahami. Proses ini tidak hanya bersifat konsultatif, tetapi juga merupakan bagian dari langkah sistematis untuk membangun standar pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kondisi riil di lapangan.
Karo Rena menjelaskan bahwa FKP merupakan rangkaian uji publik sebelum standar layanan ditetapkan secara resmi. Enam satker pelayanan dibagi dalam empat kelompok diskusi, masing-masing dipandu perwira dan anggota pelaksana yang menelaah kembali rancangan standar layanan dan menyesuaikannya dengan ekspektasi masyarakat. Keterlibatan unsur eksternal seperti akademisi, LSM, tokoh masyarakat, dan insan media memberikan perspektif tambahan yang memperkuat objektivitas penyusunan layanan publik.
Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo menegaskan bahwa penyelenggaraan forum ini mencerminkan keterbukaan Polda dalam menerima kritik dan saran untuk penguatan tata kelola layanan. Ia menilai masukan publik sebagai elemen penting dalam mendorong budaya pelayanan yang profesional, mudah diakses, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Polda Papua Barat pun mengajak masyarakat terus memanfaatkan kanal resmi bila menemukan kendala maupun membutuhkan informasi layanan, sebagai bentuk sinergi berkelanjutan menuju pelayanan kepolisian yang lebih presisi.
