Manokwari, Beritakasuari.com – Polda Papua Barat resmi menjalin kerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari dalam upaya memperkuat sinergi antara institusi kepolisian dan dunia akademik. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama yang berlangsung di Markas Polda Papua Barat di Manokwari.
Kesepakatan ini mencakup pembentukan pusat kajian khusus yang berfokus pada pengembangan studi kepolisian, sekaligus memperluas kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Inisiatif tersebut merupakan bagian dari upaya transformasi kelembagaan kepolisian yang mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam pengembangan kebijakan berbasis riset.
Kapolda Papua Barat, Alfred Papare, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan civitas akademika STIH Manokwari yang telah berkomitmen mendukung pembentukan pusat studi tersebut. Ia menilai kolaborasi antara kepolisian dan institusi pendidikan tinggi dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
“Program ini sejalan dengan surat tentang pendirian pusat studi kepolisian di perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dan di Papua Barat STIH Manokwari ditunjuk untuk bekerja sama dalam pengembangannya,” ujar Alfred Papare.
Kapolda menjelaskan bahwa kerja sama tersebut mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari pertukaran data dan informasi yang tidak bersifat rahasia untuk kepentingan penelitian akademik hingga pengembangan program pendidikan bagi personel kepolisian. Melalui kemitraan ini, anggota kepolisian juga berkesempatan mengikuti program pendidikan sarjana maupun magister yang diselenggarakan oleh STIH Manokwari.
Selain aspek pendidikan formal, kerja sama ini juga membuka peluang kolaborasi dalam kegiatan penelitian hukum, pengkajian kebijakan, serta program pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi akademik yang dapat mendukung tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kemitraan ini juga mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan, seminar, serta kegiatan ilmiah lainnya. Kedua institusi juga bersepakat untuk memanfaatkan fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki secara bersama guna mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian.
Program kerja sama tersebut juga terintegrasi dengan implementasi kebijakan pendidikan nasional, khususnya konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Melalui skema ini, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman belajar langsung dari praktik kerja lapangan yang berkaitan dengan sistem hukum dan penegakan hukum.
Kapolda Papua Barat berharap kehadiran pusat studi kepolisian dapat menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan perspektif akademik dengan pengalaman praktis kepolisian. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan solusi inovatif untuk menjawab berbagai tantangan keamanan yang berkembang di masyarakat.
“Dengan demikian, dapat menghasilkan solusi inovatif untuk menjawab berbagai tantangan keamanan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua STIH Manokwari, Filep Wamafma, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Polda Papua Barat kepada lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Ia menilai kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memperkuat peran perguruan tinggi hukum dalam mendukung sistem penegakan hukum di wilayah Papua.
Menurut Filep, STIH Manokwari yang telah berdiri sejak tahun 1975 memiliki komitmen kuat untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum sekaligus mendukung terciptanya stabilitas keamanan di Tanah Papua.
“STIH Manokwari yang telah berdiri sejak tahun 1975 memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban di Tanah Papua,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kerja sama dengan Polda Papua Barat melengkapi sejumlah kemitraan yang sebelumnya telah dijalin STIH Manokwari dengan lembaga penegak hukum lainnya, termasuk kejaksaan dan pengadilan tinggi. Kolaborasi lintas institusi ini dinilai penting untuk membangun ekosistem penegakan hukum yang lebih kuat.
Lebih lanjut, Filep menilai kerja sama tersebut juga dapat membantu memberikan perspektif akademik terhadap berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Salah satu pendekatan yang dinilai relevan adalah penerapan konsep keadilan restoratif atau restorative justice dalam penyelesaian perkara tertentu.
Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi solusi yang lebih humanis dalam menyelesaikan konflik sosial, terutama dalam konteks masyarakat yang memiliki dinamika sosial dan budaya yang kompleks seperti di Papua.
“STIH Manokwari berkomitmen memberikan masukan secara akademis kepada Polda Papua Barat dalam menyikapi dinamika persoalan di tengah masyarakat, sehingga penyelesaian dan mitigasi konflik sosial dapat dilakukan secara tepat,” kata Filep.
Melalui pembentukan pusat studi kepolisian ini, diharapkan tercipta sinergi berkelanjutan antara dunia akademik dan aparat penegak hukum. Kolaborasi tersebut tidak hanya memperkuat pengembangan ilmu hukum, tetapi juga mendukung terciptanya sistem keamanan yang lebih adaptif, berbasis riset, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
