Manokwari, Beritakasuari.com – Region Manager Retail Sales Pertamina Papua Maluku, Ayub Ritto, menegaskan bahwa kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang disalurkan oleh Pertamina tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap berbagai isu yang berkembang terkait kualitas BBM di tengah proses hukum yang sedang berjalan mengenai dugaan korupsi tata kelola minyak oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Menurut Ritto, Pertamina selalu memastikan bahwa setiap produk yang didistribusikan memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Ia juga menekankan bahwa penyelesaian isu yang beredar saat ini merupakan ranah pihak berwenang, dan Pertamina tidak akan mengintervensi jalannya proses hukum.
“Kami memahami adanya kegaduhan yang terjadi dan atas hal tersebut, Pertamina menyampaikan permohonan maaf,” ujar Ritto dalam konferensi pers di Swiss Belhotel Manokwari.
Menanggapi pertanyaan mengenai kualitas dan keaslian BBM, khususnya Pertamax, Ritto memastikan bahwa Pertamina menerapkan transparansi dalam proses quality control.
Ia menjelaskan bahwa setiap tahapan distribusi BBM, mulai dari penerimaan di depot, penyimpanan di tangki, hingga penyaluran ke SPBU, telah melalui pengawasan ketat sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP).
“Jika masyarakat ingin melihat langsung bagaimana quality control dilakukan di Pertamina, kami siap menunjukkannya. Seluruh pemeriksaan, mulai dari kapal yang membawa BBM masuk ke depot hingga disalurkan ke SPBU, dilakukan secara ketat dan transparan,” tegasnya.
Selain itu, Ritto juga mengungkapkan bahwa aparat penegak hukum tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait proses distribusi BBM di lapangan. Fokus investigasi mencakup asal produk sebelum disalurkan, mekanisme distribusi, serta aspek legalitas dalam proses penyaluran BBM.
“Penegak hukum juga sedang menelusuri sumber penerimaan produk sebelum disalurkan serta aspek perizinan yang terkait dalam distribusi BBM,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Ritto menegaskan bahwa Pertamina bukan satu-satunya pihak yang memiliki izin untuk menerima dan menyalurkan BBM. Ia tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki izin distribusi, tetapi justru menyalahgunakannya sehingga menimbulkan spekulasi dan keresahan di masyarakat terkait kualitas BBM yang beredar.
