Jakarta, Beritakasuari.com – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayapura memperkuat komitmen untuk membenahi sistem pelayanan kesehatan di Papua dengan fokus utama pada RSUD Yowari. Kesepakatan strategis ini dicapai dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan secara daring dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada akhir Maret 2026.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, jajaran Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Jayapura, manajemen RSUD Yowari, serta berbagai lembaga terkait. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai menjadi fondasi penting dalam mempercepat transformasi pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.
Dalam pembahasan, sejumlah persoalan mendasar di RSUD Yowari terungkap, mulai dari lamanya waktu tunggu pasien di Instalasi Gawat Darurat hingga beberapa hari, kondisi sanitasi yang belum optimal, penanganan medis yang belum sepenuhnya sesuai standar, serta lemahnya sistem rujukan antar fasilitas kesehatan. Permasalahan ini menjadi perhatian serius yang harus segera ditangani secara sistematis.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Kesehatan telah menunjuk RSUP Dr. Sardjito untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola rumah sakit tersebut. Evaluasi ini mencakup aspek keuangan, pelayanan medis, pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian, serta operasional rumah sakit. Upaya ini juga akan diikuti dengan kemungkinan dukungan berupa penyediaan alat kesehatan dan peningkatan kapasitas tenaga medis melalui pelatihan.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Papua menunjukkan komitmen kuat dengan merancang sejumlah program strategis. Salah satunya adalah kolaborasi dengan rumah sakit swasta dan institusi militer untuk memperlancar distribusi pasien. Selain itu, kerja sama dengan institusi pendidikan seperti Universitas Cenderawasih juga didorong guna memperkuat ketersediaan tenaga kesehatan di Papua.
Tidak hanya aspek pelayanan, perhatian juga diberikan pada kebutuhan infrastruktur penunjang. Rencana pembangunan hunian bagi tenaga kesehatan dan keluarga pasien menjadi salah satu inisiatif yang dinilai dapat meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Namun demikian, persoalan legalitas lahan masih menjadi hambatan yang harus segera diselesaikan agar pembangunan dapat berjalan tanpa kendala.
Dalam aspek keamanan, langkah preventif telah dilakukan dengan menempatkan personel kepolisian di area rumah sakit serta mendirikan pos pengamanan. Kebijakan ini diambil untuk menjamin kenyamanan pasien dan tenaga medis dari potensi gangguan keamanan di lingkungan sekitar.
Sementara itu, dari sisi jaminan kesehatan, pemerintah melalui Kementerian Sosial tengah melakukan penyesuaian data penerima manfaat sesuai kebijakan nasional serta mengupayakan reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini diharapkan dapat memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat Papua.
Secara keseluruhan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor kunci dalam mendorong percepatan perbaikan layanan kesehatan di RSUD Yowari. Pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi diharapkan mampu menghadirkan perubahan signifikan dan berkelanjutan bagi kualitas pelayanan kesehatan di Papua.
