Manokwari, Beritakasuari.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat menggarisbawahi pentingnya efisiensi penggunaan anggaran serta peningkatan partisipasi aktif Orang Asli Papua (OAP) dalam seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini ditegaskan Gubernur Dominggus Mandacan dalam pertemuan strategis bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lantai 5 Kantor Gubernur.
Gubernur Dominggus meminta agar setiap OPD menyusun dan melaporkan sisa program pengadaan tahun berjalan, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaannya selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2019 mengenai afirmasi terhadap pelaku usaha lokal, khususnya OAP.
“Pengusaha OAP tetap menjadi prioritas dalam pelelangan terbatas dan penunjukan langsung di bawah nilai Rp1 miliar,” ungkap Dominggus.
Ia juga mengingatkan perlunya koordinasi lintas sektor sebelum pelaksanaan program, mengingat saat ini terdapat lebih dari 2.000 pelaku usaha OAP yang perlu dievaluasi baik dari aspek kapasitas maupun keterlibatan mereka dalam sistem baru.
Lebih lanjut, Dominggus menekankan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa kini telah beralih ke aplikasi katalog elektronik versi 6 (V6), yang sebelumnya telah disosialisasikan. Pemerintah juga berencana untuk mengundang pengusaha OAP dalam dialog terbuka guna menyampaikan kondisi fiskal daerah serta menyamakan pemahaman atas prosedur pengadaan.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, turut melaporkan kemajuan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai wujud konkret dalam penguatan ekonomi rakyat berbasis komunitas OAP.
“Kita juga dorong program nasional seperti Sekolah Garuda, Sekolah Rakyat, dan Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar segera terimplementasi,” ujar Lakotani.
Terkait program MBG, Pemprov diminta menyiapkan infrastruktur dasar seperti lahan dapur umum dan koperasi pendukung, sementara untuk program pendidikan, koordinasi dengan para bupati menjadi kunci dalam penyediaan lahan pembangunan Sekolah Rakyat.
Langkah-langkah ini menunjukkan arah baru kebijakan pembangunan Papua Barat yang menekankan keadilan ekonomi, efisiensi anggaran, serta keberpihakan terhadap masyarakat adat Papua.
..){kind=link}