Merauke, Beritakasuari.com – Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, menegaskan pentingnya pengaktifan kembali 56.855 peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang saat ini berstatus nonaktif. Instruksi tersebut disampaikan dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan bersama pemangku kepentingan utama yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan di Kabupaten Merauke pada 20 Mei 2025.
Dalam forum tersebut, Imadawa menekankan bahwa instansi teknis harus proaktif mendatangi masyarakat untuk membantu memproses administrasi kepesertaan JKN. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh disalahkan atas ketidakterlibatan mereka, dan justru pemerintahlah yang harus menjemput bola. Ia bahkan menyarankan pembentukan tim khusus demi memastikan seluruh peserta nonaktif kembali terdata dan aktif dalam sistem.
“Masyarakat harus dibantu, bukan dipersulit. Kita punya tanggung jawab moral untuk memastikan seluruh warga, yang hanya sekitar 700 ribu jiwa, mendapatkan hak atas jaminan kesehatan,” ujarnya.
Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan, Mustafa, dalam laporannya memaparkan bahwa dari total populasi Papua Selatan, lebih dari 99% telah tercakup dalam program JKN—dengan jumlah peserta mencapai 631.362 jiwa per 1 Mei 2025. Provinsi ini bahkan telah menyandang status prioritas dalam program Universal Health Coverage (UHC).
Namun demikian, 8,98% dari total populasi masih tercatat sebagai peserta nonaktif, sebagian besar disebabkan oleh kendala validitas data dan ketidakmampuan peserta mandiri dalam membayar iuran.
Mustafa menjelaskan bahwa kepesertaan JKN di Papua Selatan didominasi oleh Penerima ‘Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBN (69,54%). Sisanya berasal dari berbagai segmen, termasuk PBPU yang dibiayai pemda (11,7%), Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN) (10,71%), pekerja swasta (5,73%), serta peserta mandiri (2,31%).
Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak BPJS dan Pemprov Papua Selatan—sepakat memperkuat kolaborasi untuk menyelesaikan persoalan kepesertaan nonaktif dan mendorong sistem jaminan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Peserta nonaktif ini adalah tanggung jawab kita bersama. Solusi terbaik harus dicapai melalui koordinasi erat dan sinergi lintas sektor,” tutup Mustafa.
..){kind=link}