Manokwari, Beritakasuari.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyatakan dukungannya atas usulan pengembalian kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMA dan SMK) kepada pemerintah provinsi. Hal ini dinilainya sebagai langkah strategis untuk mengurangi beban fiskal dan administratif yang selama ini ditanggung pemerintah kabupaten/kota.
Pernyataan ini disampaikan Dominggus usai memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, yang digelar di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (2/5/2025).
Menurut Dominggus, usulan tersebut telah disepakati secara kolektif dalam rapat kerja (raker) para bupati se-Papua Barat, yang menyoroti beratnya beban tanggung jawab pengelolaan SMA-SMK di tingkat kabupaten/kota, mengingat mereka juga masih harus menangani pendidikan dasar hingga menengah pertama.
“Saat ini pemerintah provinsi tengah menyiapkan langkah-langkah teknis untuk menindaklanjuti hasil raker tersebut. Pada prinsipnya, kami siap untuk mengambil alih kembali pengelolaan pendidikan menengah atas,” jelasnya.
Dominggus menjelaskan bahwa sebelumnya pengelolaan SMA dan SMK memang berada di bawah provinsi. Namun, seiring dengan kebijakan penyaluran langsung dana Otonomi Khusus (Otsus) ke kabupaten/kota, kewenangan ini sempat dialihkan ke daerah.
Namun dalam praktiknya, pengalihan ini menimbulkan sejumlah tantangan. Kabupaten/kota harus menanggung beban tambahan seperti penggajian guru, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sekolah, serta penyediaan fasilitas penunjang.
“Saat ini, kabupaten sudah sangat terbebani dengan pengelolaan TK, SD, dan SMP. Maka, pengembalian kewenangan SMA-SMK ke provinsi menjadi solusi rasional dan efektif,” ujarnya.
Usulan ini, lanjutnya, juga telah didiskusikan dalam forum Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua dan direncanakan akan segera disampaikan secara resmi kepada Presiden RI, Menteri Pendidikan, serta DPR RI.
“Kami berharap langkah ini akan memperkuat sistem pendidikan di Papua Barat secara menyeluruh dan berkelanjutan,” tutup Dominggus.
