Manokwari, Beritakasuari.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat akan segera meluncurkan Kartu Papua Barat Sehat (PBS) sebagai bentuk jaminan kesehatan tambahan bagi masyarakat yang belum tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, saat membuka Rapat Kerja dan Konsultasi Publik RPJMD 2025–2030 di Auditorium TP-PKK. Dalam pemaparannya, Dominggus menekankan bahwa PBS merupakan bentuk tanggung jawab daerah terhadap kelompok masyarakat yang belum memperoleh perlindungan layanan kesehatan secara penuh.
“Sekitar 98% penduduk Papua Barat sudah terdaftar dalam JKN, tetapi masih ada sebagian kecil yang belum terlayani. Maka, inilah yang akan dijangkau oleh program PBS,” ujarnya.
Dominggus menekankan bahwa implementasi Kartu PBS membutuhkan koordinasi intensif antara provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten/kota. Ia juga mendorong agar program ini berjalan beriringan dengan inisiatif daerah lainnya, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang sudah dilakukan beberapa wilayah.
“Pemerintah daerah harus bersinergi, agar PBS ini benar-benar menjawab kekosongan layanan kesehatan. Apalagi, perhatian utama kita tetap pada kesehatan Orang Asli Papua (OAP),” tegasnya.
Program PBS dirancang untuk memperkuat program nasional Papua Sehat, dan menjadi penopang terakhir bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan memadai, baik karena administratif, geografis, maupun kendala sosial lainnya.
Gubernur Dominggus juga menyampaikan rencana untuk segera menggelar pertemuan teknis lanjutan bersama BPJS dan Dinas Kesehatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pertemuan tersebut akan membahas mekanisme peluncuran PBS, mulai dari pendataan penerima manfaat hingga integrasi sistem layanan.
“Harapan kita, program ini segera bisa di-launching dan menjadi solusi nyata dalam melengkapi jaminan kesehatan masyarakat Papua Barat,” pungkasnya.
