Teluk Bintuni, Beritakasuari.com – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni resmi meluncurkan program pengembangan pertanian berupa penanaman padi sawah seluas 100 hektar di kawasan Waraitama, Distrik Manimeri, pada Selasa (3/6/2025). Program ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, sejalan dengan visi nasional menuju swasembada pangan.
Wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko Lingara, bersama Plt Kepala Dinas Pertanian Papua Barat, Yacob Fonataba, serta jajaran pejabat terkait, turut serta dalam kegiatan tanam perdana. Dalam kesempatan tersebut, Wabup Joko menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian yang mandiri dan berkelanjutan.
Ia juga mendorong perubahan pola pikir petani agar tidak selalu bergantung pada bantuan, melainkan mulai berorientasi pada kemandirian dan produktivitas jangka panjang. “Petani harus mulai melihat pertanian sebagai peluang ekonomi, bukan sekadar kegiatan musiman,” ujar Joko.
Kepala Dinas Pertanian Teluk Bintuni, Abraham Inanosa, merinci bahwa 100 hektar lahan tersebut tersebar di empat distrik: Manimeri (67 ha), Tuhiba (18 ha), Tembuni (10 ha), dan Meyado (5 ha). Meski begitu, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur irigasi, yang saat ini hanya bergantung pada bendungan Tuari dan rentan terhadap kerusakan.
Sementara itu, Yacob Fonataba menegaskan bahwa langkah Pemkab Bintuni sejalan dengan Asta Cita Presiden RI, yang menargetkan kemandirian pangan nasional. Saat ini, kebutuhan beras di Teluk Bintuni mencapai sekitar 6.900 ton per tahun, sementara produksi lokal masih di angka 600 ton per musim tanam.
Dengan potensi lahan pertanian yang mencapai 600 hektar namun baru 200 hektar yang aktif dimanfaatkan, pemerintah daerah dan pusat mendorong percepatan mekanisasi, pencetakan sawah baru, dan pelibatan generasi muda melalui program petani milenial.
Dukungan juga datang dari Kementerian Pertanian, yang turut menghadirkan peralatan pertanian modern serta mengintegrasikan pendekatan riset melalui Badan Riset dan Modernisasi Pertanian. Kepala badan tersebut, Yong Farmanta, menyampaikan apresiasinya dan menyarankan agar model pengembangan ini bisa diadopsi oleh kabupaten lain di Papua Barat.
Pemerintah pusat menargetkan Papua Barat dapat mencapai kemandirian pangan pada 2025-2026, melalui sinergi antara pemerintah daerah, kementerian terkait, serta dukungan dari TNI, Polri, dan berbagai stakeholder.
