Jakarta, Beritakasuari.com – Pemerintah mengambil langkah strategis dengan mempercepat proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), baik untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). CPNS akan diangkat paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK tahap I dan II diselesaikan paling lambat Oktober 2025.
Kebijakan percepatan ini diumumkan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Senin (17/03/2025), dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini.
Prasetyo menegaskan bahwa percepatan ini dilakukan agar setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) dapat menyelesaikan pengangkatan CASN sesuai kesiapan masing-masing. Ia juga mengingatkan bahwa proses ini harus tetap mengedepankan prinsip meritokrasi dalam rekrutmen.
“Pengangkatan CASN harus dilakukan dengan penuh perhitungan dan mempertimbangkan kesiapan instansi terkait. Nilai-nilai meritokrasi tetap menjadi prinsip utama dalam seleksi ASN,” ujar Prasetyo.
Sejak 2005, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan afirmasi untuk memberikan kesempatan bagi tenaga non-ASN agar dapat diangkat menjadi ASN. Namun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, tahun ini merupakan kesempatan terakhir untuk kebijakan afirmasi tersebut.
“Kebijakan penataan non-ASN tahun ini merupakan afirmasi terakhir. Setelahnya, pengangkatan ASN hanya akan dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai peraturan yang berlaku,” tegas Prasetyo.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa menjadi ASN bukan sekadar soal lapangan pekerjaan, melainkan bagian dari pengabdian untuk melayani masyarakat.
“Pengangkatan ASN bukan hanya sekadar membuka peluang kerja, tetapi memastikan bahwa pelayanan publik berjalan optimal dengan manfaat yang jelas bagi masyarakat,” imbuhnya.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menambahkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai analisis dan simulasi untuk memastikan kesiapan instansi dalam menyelesaikan pengangkatan CASN.
Pada awalnya, penjadwalan awal menetapkan bahwa CPNS akan diangkat pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026. Namun, setelah melakukan evaluasi dalam dua minggu terakhir, pemerintah menemukan mekanisme percepatan yang memungkinkan pengangkatan CASN selesai lebih awal.
“Kami terus melakukan analisis dan formulasi agar pengangkatan CASN bisa dipercepat tanpa mengorbankan kualitas dan kepastian hukum bagi para CASN,” kata Rini.
Presiden Prabowo Subianto menyambut baik upaya percepatan ini dan memberikan arahan agar kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada rakyat dan para CASN.
Menindaklanjuti arahan Presiden, Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan bahwa pengangkatan CASN akan dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Saat ini, kementerian, lembaga, dan pemda harus berperan aktif dalam menyelesaikan pengangkatan CASN sesuai jadwal yang telah ditentukan,” tegas Rini.
Sebagai langkah selanjutnya, instansi pemerintah diminta segera menyusun perencanaan pengangkatan CASN melalui analisis dan simulasi, guna memastikan kesiapan mereka dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
“Kami mengimbau seluruh instansi segera menindaklanjuti kebijakan ini dengan perencanaan matang agar pengangkatan CASN dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik,” tutupnya.
Dengan langkah percepatan ini, pemerintah berharap dapat menyelesaikan penataan ASN secara komprehensif, memastikan kejelasan status bagi tenaga non-ASN, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
