Manokwari, Beritakasuari.com – Panitia Khusus (Pansus) DPR Papua Barat memberikan perhatian serius terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 yang disampaikan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Dalam sejumlah pembahasan, DPR menilai laporan tersebut belum memenuhi standar transparansi karena minimnya data rinci dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua Pansus, Aloysius P. Siep, menyebut pihaknya telah melaksanakan empat kali pertemuan untuk membahas LKPJ. Hasilnya, banyak OPD mengklaim realisasi program mencapai 100 persen, namun hanya sedikit yang melampirkan rincian data secara jelas. Dari total puluhan OPD, DPR hanya menerima laporan detail dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, itupun dengan angka yang sulit terbaca.
“Kita heran, kok bisa di paripurna disebut 100 persen, sementara datanya tidak lengkap. Seharusnya setiap OPD memberikan dokumen yang jelas, bukan sekadar klaim,” tegas Aloysius dalam pertemuan di Hotel Vitta Niu, Selasa (19/8/2025).
Ia menambahkan, Biro Pemerintahan yang menjadi penghubung OPD justru kesulitan mengumpulkan laporan. Hal itu menurutnya menjadi catatan penting yang akan disampaikan ke gubernur agar tata kelola pemerintahan lebih akuntabel.
Untuk memperbaiki situasi, Pansus DPR memberikan waktu dua hari kepada seluruh OPD melengkapi dokumen LKPJ 2024. Aloysius menekankan bahwa laporan pertanggungjawaban merupakan kewajiban yang sama pentingnya dengan pelaksanaan anggaran.
Wakil Ketua Pansus, Fahri Tura, menegaskan pihaknya tidak bisa bekerja optimal jika dokumen yang diterima tidak utuh. Dari 34 OPD, hanya tujuh yang memberikan laporan, dan hanya dua yang dilengkapi dengan rincian.
“Kami tidak ingin fungsi pengawasan DPR dianggap formalitas. Periode ini kami lebih teliti, jadi jangan pikir data asal bisa diterima,” ujar Fahri.
Pansus menekankan agar di bawah kepemimpinan Gubernur Dominggus Mandacan dan Wakil Gubernur Mohamad Lakotani, OPD lebih proaktif dalam menyampaikan laporan. Ke depan, DPR juga akan memanggil Inspektorat dan Bappeda guna membahas tindak lanjut perbaikan dokumen LKPJ.
Dengan sikap kritis DPR, diharapkan tata kelola anggaran daerah Papua Barat bisa lebih terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
