Manokwari, Beritakasuari.com – Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, menyerukan agar pembangunan gedung baru DPR Papua Barat menjadi bagian dari program prioritas pembangunan daerah tahun 2025. Ia menilai, kondisi kerja yang selama ini bergantung pada fasilitas pinjaman, sudah tak layak untuk menunjang tugas-tugas legislatif yang semakin kompleks.
“Kita sudah bekerja lebih dari lima tahun tanpa kantor permanen. Saat ini periode baru (2024–2029) sudah berjalan hampir setengah tahun, artinya kebutuhan akan kantor yang representatif tak bisa lagi ditunda,” tegas Wonggor dalam pernyataan resminya, Senin (21/4).
Menurutnya, keterbatasan fasilitas telah berdampak langsung pada efektivitas kerja, mulai dari rapat rutin hingga sidang paripurna, yang masih kerap dilaksanakan di hotel karena keterbatasan kapasitas kantor sementara di kawasan Arfai.
“Seluruh kegiatan kami, termasuk rapat yang melibatkan lebih dari 10 orang, terpaksa dilakukan di hotel. Ini bukan kondisi ideal bagi lembaga legislatif provinsi,” ujarnya.
Wonggor mendorong agar pemerintah provinsi segera melanjutkan proyek pembangunan gedung DPRPB yang sempat dimulai pada masa Gubernur Dominggus Mandacan melalui peletakan batu pertama di Distrik Manokwari Selatan. Menurutnya, lokasi tersebut sangat strategis karena berdekatan dengan pusat pemerintahan provinsi.
Dia menyarankan agar pembangunan dapat dimasukkan dalam APBD Perubahan 2025 atau APBD Induk 2026, dengan tetap mempertahankan lokasi awal atau mempertimbangkan opsi lokasi baru yang masih berada dalam wilayah Manokwari Selatan.
“Kita harus memulai, baik itu dengan melanjutkan tahapan yang sudah ada atau menyiapkan lokasi baru. Yang pasti, pembangunan fisik harus segera berjalan dalam tahun anggaran ini,” tegasnya.
Wonggor berharap, melalui pembangunan kantor permanen, DPR Papua Barat akan memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kerja-kerja kelembagaan yang lebih efisien dan produktif, sekaligus menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam memperkuat fungsi legislatif di tanah Papua Barat.
