Jakarta, Beritakasuari.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa sinkronisasi dan harmonisasi antara program pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Hal tersebut disampaikan melalui penguatan peran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) sebagai wadah koordinasi lintas sektor.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri dalam acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada para kepala daerah se-Papua bersama KEPP-OKP yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Mendagri mengapresiasi arahan Presiden dan menjelaskan bahwa KEPP-OKP yang baru dilantik pada 8 Oktober 2025 langsung bergerak cepat dengan menggelar pertemuan internal, dilanjutkan rapat bersama Mendagri dan para kepala daerah se-Tanah Papua pada 15 Desember 2025.
“Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan pelaksanaan tugas, jadi seperti apa komite ini akan bekerja,” ujar Tito Karnavian.
Menurut Mendagri, kebutuhan akan sinkronisasi menjadi semakin mendesak karena selama ini berbagai program kementerian dan lembaga di Papua masih berjalan secara sektoral. Kondisi tersebut diperparah dengan perubahan struktur pemerintahan daerah di Papua yang kini berkembang dari dua provinsi menjadi enam provinsi dengan total 42 kabupaten dan kota, sehingga memerlukan penyelarasan pembangunan yang lebih menyeluruh dan terkoordinasi.
Mendagri juga menyinggung peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang telah disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas. Ia menekankan bahwa dokumen tersebut masih perlu disempurnakan melalui dialog lanjutan dengan para kepala daerah hasil Pilkada 2024, agar aspirasi daerah dapat terakomodasi secara seimbang melalui pendekatan top-down dan bottom-up.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 110/P Tahun 2025, KEPP-OKP memiliki mandat utama untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program lintas kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah di Papua. Selain itu, komite ini juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan yang didanai melalui skema otonomi khusus.
“Kemudian setelah itu [komite juga] akan melakukan evaluasi program secara reguler,” jelas Mendagri.
Untuk mendukung efektivitas kerjanya, KEPP-OKP akan berkantor di Jayapura dan melaksanakan evaluasi program secara berkala setiap tiga hingga empat bulan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar koordinasi antar-kementerian dan lembaga, serta dapat dilaporkan langsung kepada Presiden apabila diperlukan intervensi kebijakan lanjutan.
Mendagri berharap keberadaan KEPP-OKP mampu memastikan seluruh program pembangunan di Papua berjalan selaras, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Harapan kami, dengan adanya sinkronisasi [dan] harmonisasi program ini, betul-betul dapat berdampak di lapangan dalam rangka untuk percepatan pembangunan, sehingga masyarakat Papua bisa lebih sejahtera,” tandasnya.
