Jakarta, Beritakasuari.com – Dalam Rapat Koordinasi Strategi Pencapaian Target FLPP 2025 di Kementerian Keuangan, Jumat (23/5/2025), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah harus mendukung penuh program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN).
Tito menyampaikan bahwa program ini adalah manifestasi dari amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945, yang menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan sumber daya untuk kemakmuran rakyat. Ia juga mendorong agar program ini diperkuat dengan Instruksi Presiden, sehingga tidak terjadi multitafsir di lapangan.
“Program tiga juta rumah harus ditetapkan sebagai PSN secara eksplisit. Daerah wajib menjalankannya sebagaimana amanat UU Pemerintahan Daerah. Jika tidak dilaksanakan, sanksi administratif bisa dikenakan,” tegas Tito, merujuk pada Pasal 67 dan 68 UU No. 23 Tahun 2014.
Dalam laporannya, Mendagri menyebut bahwa dari 509 daerah, sebanyak 492 telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pembebasan BPHTB dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sementara 17 daerah yang belum menyelesaikan regulasi diminta segera menyesuaikan.
“Tolong media ekspose, ini daerah yang belum: Lombok Tengah, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Utara, sampai Sorong Selatan. Mereka akan diberikan perlakuan khusus jika tidak segera menindaklanjuti,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pembangunan perumahan. Ia menyoroti komitmen kuat dari pemerintah pusat serta dukungan Mendagri dalam mempercepat kebijakan pro-rakyat.
“Pak Prabowo minta kami menyiapkan ‘karpet merah’ bagi rakyat kecil. Ini bukan soal proyek, tapi tentang keadilan sosial,” ujar Maruarar.
Acara tersebut turut dihadiri oleh berbagai pihak kunci dari sektor keuangan dan properti, termasuk pimpinan bank penyalur KPR subsidi, asosiasi pengembang, serta tokoh industri seperti CEO Lippo Group James Riady dan Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja.
Dengan dorongan kuat dari pusat dan sinergi sektor swasta, pemerintah menargetkan percepatan penyediaan rumah layak bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah sebagai bagian dari visi besar pemerataan kesejahteraan.
, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian){kind=link}