Jakarta, Beritakasuari.com – Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerukan agar kepala daerah menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama kinerja pemerintahan mereka.
Menurut Mendagri, peningkatan angka pertumbuhan ekonomi bukan sekadar data statistik, tetapi berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Bahkan, kenaikan sekecil 1 persen dapat membawa perubahan besar jika dibarengi dengan distribusi yang merata.
Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan atau negatif akan memperdalam ketimpangan sosial dan memperparah masalah seperti kemiskinan dan stunting.
“Pertumbuhan ekonomi minus artinya kemunduran. Masyarakat makin terpuruk, dan sulit berharap penanganan kemiskinan ekstrem kalau tidak ada pertumbuhan,” tegas Tito.
Dalam pertemuan yang juga membahas strategi menjaga momentum ekonomi nasional ini, Tito mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 secara year-on-year tercatat sebesar 4,87 persen.
Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, menargetkan angka pertumbuhan nasional mencapai 8 persen pada 2029. Untuk mencapainya, kontribusi seluruh pemerintah daerah sangat diperlukan.
Kemendagri, menurut Tito, tengah bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk merancang pendekatan baru berbasis daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengikuti pola sukses pengendalian inflasi.
Salah satu upaya konkret yang sedang dikembangkan adalah pembuatan indikator proksi bulanan untuk memantau pertumbuhan ekonomi, mirip dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai proksi inflasi mingguan.
Dalam forum tersebut, Mendagri juga menyoroti sejumlah daerah yang pertumbuhan ekonominya masih di bawah rata-rata nasional. Ia menekankan pentingnya tindakan strategis dan terukur agar daerah-daerah tersebut tidak tertinggal dalam pencapaian target pembangunan nasional.
Rapat ini berlangsung secara hybrid dan turut dihadiri pejabat lintas sektor, baik secara langsung maupun virtual. Hadir di antaranya Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Plt. Deputi II KSP Edy Priyono, serta Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas Nita Yulianis.
Turut bergabung secara daring antara lain Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Suwandi, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra, dan Kepala Divisi Perencanaan Operasional BULOG Rini Andrida.
....){kind=link}