Wamena, Beritakasuari.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan. Program strategis ini merupakan arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, setelah menerima laporan dari Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Menteri PKP menggandeng Mendagri untuk memastikan sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Kesepahaman ini diperkuat melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Dukungan Tindak Lanjut Arahan Presiden yang dipimpin langsung Mendagri di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Selasa (12/8/2025).
“Kami hadir di Wamena bersama Menteri PKP untuk menjalankan perintah Presiden membangun 2.200 rumah di Papua Pegunungan 2.000 bagi masyarakat dan 200 bagi tokoh adat atau tokoh masyarakat,” ujar Mendagri usai memimpin Rakor.
Menurut Mendagri, Kementerian PKP telah menyiapkan tahapan teknis, termasuk survei di seluruh kabupaten di Papua Pegunungan. Berbagai rapat persiapan juga telah dilakukan. Dari sisi Kemendagri, koordinasi dipimpin oleh Wamendagri Ribka Haluk yang berasal dari daerah tersebut, guna memastikan percepatan kolaborasi.
Rakor kali ini melibatkan Forkopimda se-Papua Pegunungan, para bupati, TNI-Polri, Badan Intelijen Negara Daerah (Binda), hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Fokus pembahasan meliputi kecepatan pembangunan, desain rumah, aspek keamanan, kepastian lahan, dan administrasi sesuai regulasi.
Mendagri menegaskan dua faktor kunci agar program ini berjalan lancar:
- Menjaga stabilitas politik dan keamanan sebagai modal utama keberhasilan pembangunan.
- Efisiensi perencanaan dan penganggaran sehingga dana yang tersedia menghasilkan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
“Dengan anggaran yang terbatas, kita harus tetap memberikan hasil optimal,” tegasnya.
Turut hadir dalam Rakor tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Wamendagri Ribka Haluk, pejabat Kementerian PKP dan Kemendagri, serta perwakilan pemerintah daerah se-Papua Pegunungan.
