Manokwari, Beritakasuari.com – Pemerintah Kabupaten Manokwari menyelenggarakan Focus Group Discussion Reformasi Birokrasi sekaligus workshop penyusunan standar pelayanan sebagai langkah memperkuat tata kelola pemerintahan. Kegiatan yang berlangsung di ruang Sasana Karya pada 26 November 2025 ini dibuka langsung oleh Bupati Hermus Indou. Dalam arahannya, Hermus menekankan bahwa percepatan reformasi birokrasi merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab harapan masyarakat terhadap layanan yang mudah, cepat, transparan, dan bebas pungutan liar. Ia mengingatkan bahwa birokrasi daerah harus berfungsi sebagai pelayan publik, motor pembangunan, perekat sosial, sekaligus inovator dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat.
Hermus turut menyoroti berbagai hambatan birokrasi yang masih terjadi di Manokwari, mulai dari prosedur pelayanan yang rumit, keterbukaan informasi yang belum optimal, hingga budaya kerja yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil. Menurutnya, kelemahan tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik dan berdampak pada lambatnya pembangunan daerah. Karena itu, reformasi birokrasi harus diarahkan untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang kredibel, akuntabel, dan mampu meningkatkan daya saing daerah, dengan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama. Melalui FGD ini, ia berharap setiap organisasi perangkat daerah mampu mengidentifikasi persoalan masing-masing dan menyusun langkah perbaikan yang konkret serta terukur.
Kegiatan tersebut juga menjadi tindak lanjut dari sosialisasi kebijakan pelayanan publik yang telah dilaksanakan pada 11 November 2025. Kepala Bagian Organisasi Setda Manokwari, Drs. Mohammad Syamsul Huda, menjelaskan bahwa forum ini disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat komitmen penyusunan standar pelayanan yang lebih efektif dan berkualitas. FGD dan workshop ini diikuti 46 peserta yang berasal dari OPD, distrik, kelurahan, BLUD RSUD, dan puskesmas, dengan menghadirkan narasumber dari Tim Sinergi Visi Utama Yogyakarta. Melalui ruang diskusi terbuka ini, Pemkab Manokwari menegaskan komitmennya mendorong perubahan birokrasi ke arah yang lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
