Bogor, Beritakasuari.com – Kementerian Dalam Negeri menegaskan pentingnya dukungan penuh pemerintah daerah terhadap anggaran serta program kegiatan yang dijalankan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Dukungan tersebut dinilai strategis dalam memperkuat peran pers sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi kebijakan secara tepat dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Akbar Ali, M.Si, saat menjadi pembicara pada kegiatan Retret Kebangsaan dan Bela Negara yang digelar PWI bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan. Kegiatan tersebut berlangsung di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemenhan, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jumat (30/1/2026).
Retret Kebangsaan dan Bela Negara merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pers Nasional dan diikuti sekitar 200 wartawan anggota PWI dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan selama empat hari, mulai Kamis (29/1/2026) hingga Ahad (01/2/2026), dengan fokus penguatan wawasan kebangsaan, bela negara, serta profesionalisme pers.
Dalam forum tersebut, Akbar secara terbuka mempertanyakan sejauh mana komitmen kepala daerah terhadap kegiatan PWI. “Apakah ada dukungan dari kepala daerah untuk kegiatan Retret Kebangsaan dan Bela Negara ini untuk wartawan PWI?” ujarnya di hadapan para peserta.
Menurut Akbar, dukungan pemerintah daerah terhadap PWI bukan sekadar bentuk fasilitasi kegiatan, tetapi juga investasi jangka panjang dalam membangun komunikasi publik yang sehat. Ia menekankan bahwa hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan insan pers akan memudahkan penyampaian informasi mengenai kinerja, program, serta peraturan daerah kepada masyarakat luas.
Ia juga menilai penggunaan media pers memiliki keunggulan dibandingkan media sosial dalam menyampaikan kebijakan publik. Informasi yang disajikan wartawan dinilai lebih terverifikasi, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diimbau untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan wartawan sebagai mitra strategis.
“Para wartawan bisa menulis, bagaimana menulis peraturan daerah yang baik yang bisa dicerna masyarakat. Pemerintah daerah bisa gunakan wartawan,” kata Akbar.
Kemendagri berharap sinergi antara pemerintah daerah dan PWI dapat terus diperkuat agar fungsi pers sebagai pilar demokrasi sekaligus jembatan informasi publik dapat berjalan optimal di seluruh daerah.
